Kediri, Kompas - Bantuan langsung tunai dinilai tidak mendidik dan membuat warga miskin menjadi peminta-minta. Dana BLT lebih tepat dialihkan untuk menopang sektor usaha mikro kecil menengah atau UMKM. Sektor itu paling parah terkena dampak kenaikan harga bahan bakar minyak.

Namun, hanya sektor itu pula yang mampu melahirkan lapangan kerja bagi masyarakat ketika sektor formal terpuruk akibat kenaikan harga BBM.

Hal itu dikemukakan Wali Kota Kediri Maschut, Jumat (16/5) di Kediri.

Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Kota Kediri Bambang Basuki Hanugerah menambahkan, pihaknya sudah melakukan beberapa langkah antisipatif untuk mencegah terpuruknya ekonomi masyarakat. Langkah itu, antara lain, adalah membentuk koperasi di 46 kelurahan untuk menjadi sumber pendanaan bagi UMKM yang butuh modal pascakenaikan harga BBM. ”Setiap koperasi akan mendapat dana hibah Rp 15 juta-Rp 20 juta. Mereka bisa menyalurkan pinjaman untuk UMKM maksimal Rp 5 juta per unit usaha,” kata Bambang.

Diharapkan, program pemberdayaan ekonomi masyarakat kecil bisa disinkronkan dengan Program Nasional Pemberdayaan Mandiri yang dicanangkan pemerintah pusat.

Untuk mengatasi pertambahan penduduk miskin menyusul kenaikan harga BBM, Pemerintah Kota Kediri menyiapkan dana Rp 500 juta untuk pengadaan beras bagi warga miskin yang tidak menerima BLT dan program pengobatan gratis.

Di Surabaya, penggunaan data lama dalam penyaluran BLT membuat 5.579 rumah tangga miskin di Surabaya terancam tidak mendapatkan BLT. Menurut Asisten I Kota Surabaya Sutadi, Jumat di Surabaya, Pemkot Surabaya mengusulkan agar mereka juga mendapatkan BLT.

Dana BLT tahap pertama bagi warga Surabaya dijadwalkan turun pada Jumat (23/5). Kupon BLT mulai didistribusikan oleh PT Pos Indonesia ke 31 kecamatan dan 162 kelurahan se-Surabaya pada Selasa (20/5).

Gubernur DI Yogyakarta Sultan Hamengku Buwono X juga menyatakan, kebijakan pemberian BLT tidak mendidik kemandirian rakyat.

Rawan konflik

Terkait penggunaan data lama yang rawan menimbulkan protes, Wali Kota Yogyakarta Herry Zudianto, Jumat di Yogyakarta, meminta pemerintah pusat menyediakan posko aduan guna mengantisipasi bila ada masalah terkait akurasi data warga miskin.

Kepala Desa Jambidan, Kabupaten Bantul, Rustam Fatoni berpendapat, BLT tidak usah diberikan karena berpotensi memunculkan konflik di masyarakat. Padahal, warga Bantul baru saja memulai rekonsiliasi pascagempa agar kerukunan kembali terjaga.

”Rekonsiliasi perlu karena muncul konflik akibat penyaluran dana rekonstruksi dan rehabilitasi gempa beberapa waktu lalu. Situasi yang sudah reda bisa kembali terpicu dengan adanya BLT,” katanya.

Pendapat senada dilontarkan Bupati Bantul Idham Samawi. Ia mempertanyakan mengapa pemerintah pusat memakai data BPS tahun 2005. Padahal, Bantul mempunyai data keluarga miskin yang akurat dan diperbarui.

Seluruh anggota Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang duduk di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Jateng bersama seluruh bupati di Jateng dari PDI Perjuangan juga menolak pendistribusian BLT karena akan menimbulkan konflik di masyarakat. Penolakan itu, menurut Ketua Dewan Pimpinan Daerah PDI Perjuangan Jateng Murdoko yang juga Ketua DPRD Jateng, sudah disampaikan secara tertulis kepada pemerintah pusat.

Untuk mencegah konflik, beberapa lurah di Kecamatan Semarang Utara, Kota Semarang, Jawa Tengah, berkeras meminta pendataan ulang penerima BLT.

Menurut Sumardi, Lurah Kuningan, Kecamatan Semarang Utara, Jumat, pendataan pemerintah tahun 2005 di wilayahnya tidak melibatkan pengurus RT dan RW. Akibatnya, data tidak akurat. Ada beberapa warga yang seharusnya menerima BLT tidak mendapat. Hal itu menimbulkan kemarahan warga yang merasa berhak menerima BLT.

Hal senada dikemukakan Mardiyono, Lurah Tanjungmas, Kecamatan Semarang Utara.

Di Nusa Tenggara Timur (NTT), para ketua RT/RW diberi kewenangan mendata ulang penduduk miskin dengan diawasi lembaga swadaya masyarakat. Demikian menurut Kepala Dinas Sosial NTT Frans Salem, Jumat di Kupang. Data dari RT/RW akan diklarifikasi ulang oleh bupati dan wali kota melalui camat atau kepala desa setempat.

Padat karya

Wakil Gubernur Jawa Barat Nu’man Abdul Hakim di Bandung, Jumat, menyatakan, alokasi BLT hendaknya dialihkan menjadi program padat karya yang berkesinambungan.

Hal sama diusulkan sejumlah kepala desa di Kabupaten Cirebon. Menurut mereka, program BLT tidak mendidik dan menimbulkan konflik. Mereka trauma karena pada pembagian BLT yang lalu menjadi sasaran kemarahan rakyat. Di masyarakat, pendapat senada mengemuka. Sejumlah petani di Kabupaten Karawang menolak rencana pemberian BLT. Mereka berharap bantuan diberikan dalam bentuk bantuan usaha untuk sektor pertanian.

Omo Ahmad (37), Ketua Kelompok Tani Sumber Motekar Jaya di Desa Pasirmukti, Kecamatan Telagasari, Jumat, mengatakan, kenaikan harga BBM akan menyebabkan ongkos produksi naik. Jika tak dibantu, upaya petani memacu produksi akan terkendala biaya tinggi. Kompensasi bisa diberikan guna menekan harga benih, pupuk, pestisida, atau alat pertanian. Demikian pula harapan petani dan nelayan di Kabupaten Indramayu. (NIK/KOR/MKN/THT/MDN/BAY/CHE/NIT/RWN/WER/PRA/ENY/A01/A15/A14/A03)