 |
Jakarta, Kompas - Pengajar Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada, Cornelis Lay, Jumat (16/5), menilai, pernyataan Kepala Badan Intelijen Negara menunjukkan bahwa pemerintah mulai bingung menjelaskan kebijakannya tentang rencana kenaikan harga bahan bakar minyak.
”Cara termudah keluar dari kebingungan ini adalah mengeluarkan isu konspirasi atau kambing hitam, seperti dengan pernyataan adanya mantan menteri yang menunggangi gelombang demonstrasi. Ini cara-cara yang dahulu biasa dilakukan Orde Baru,” kata Cornelis.
Kesulitan untuk menjelaskan muncul karena pemerintah masih terjebak dalam dilema antara membangun citra dan melakukan kebijakan nyata guna menyelamatkan ekonomi.
”Dilema itu membuat pemerintah merasa sebagian rakyat belum cukup memahami usaha mereka yang sudah bekerja amat keras,” ucap Cornelis.
Namun, munculnya unjuk rasa juga memperlihatkan bahwa rakyat mulai gelisah melihat bahwa yang dilakukan pemerintah umumnya masih sebatas wacana.
”Sebagai rakyat, saya masih bingung jika disebut bahwa kenaikan harga BBM (bahan bakar minyak) merupakan opsi terakhir. Sebab, kebijakan lain, seperti penghematan di lingkungan pemerintah, belum terlihat. Bahkan, kebijakan konversi minyak tanah ke elpiji menimbulkan frustrasi di sebagian masyarakat,” papar Cornelis.
Dalam keadaan ini, lanjutnya, rakyat akan lebih mudah menerima kenaikan harga BBM jika pemerintah bisa membuktikan bahwa upaya lain telah maksimal dikerjakan.
Harga khusus
Secara terpisah, Ketua MPR Hidayat Nur Wahid menyebutkan, untuk mengatasi masalah akibat kenaikan harga minyak dunia, Pemerintah Indonesia mengoptimalkan hubungan dengan negara-negara di Timur Tengah yang sama-sama tergabung dalam Organisasi Konferensi Islam (OKI).
Pemerintah bisa melobi negara-negara produsen minyak agar Indonesia bisa diberi harga khusus sehingga kondisi neraca keuangan Indonesia tidak terganggu.
Hidayat di Gedung MPR/DPR menyebutkan, terkait dengan permintaan harga khusus tersebut, bisa saja pemerintah menjanjikan kompensasi, misalnya kemudahan untuk berinvestasi di Indonesia. Bagaimanapun, rencana kenaikan harga BBM sangat terkait dengan kepentingan rakyat dan keuangan negara.
”Baru ada isu kenaikan harga BBM saja, harga sudah naik. Nanti kalau harga BBM betul-betul naik, jadi bisa dua kali lipat dari kenaikan harga BBM itu sendiri,” ujar Hidayat. (NWO/DIK)
