Unjuk Rasa Pilkada NTT

Sekelompok orang yang mengatasnamakan Forum Masyarakat Peduli Pilkada NTT mendatangi Kantor KPU, Jumat (16/5). Mereka memprotes surat Ketua KPU Abdul Hafiz Anshary yang meminta KPU Provinsi NTT meninjau ulang penetapan calon gubernur NTT. Forum itu menilai, keputusan KPU NTT dalam menetapkan pasangan calon gubernur sudah benar. Mereka juga menilai surat yang ditandatangani Ketua KPU dan dikirimkan melalui sebuah hotel di Jakarta itu merupakan desakan sebuah partai politik. Ketua KPU NTT Robinson Ratukore bersama jajarannya menemui anggota KPU untuk mempertanyakan surat itu. (SIE)

BPK Diminta Lapor ke KPK

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) diminta melaporkan ketidakpatuhan pimpinan Mahkamah Agung (MA) yang menolak audit biaya perkara serta ketidakpatuhan menindaklanjuti rekomendasi BPK ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Penolakan tersebut merupakan wujud tindakan melawan hukum dan dapat dikonstruksikan sebagai tindak pidana korupsi. Hal itu diungkapkan peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW), Febri Diansyah, Kamis (15/5), dalam diskusi ”Menantang MA Membuktikan Biaya Perkara” di Gedung Komisi Hukum Nasional. Hadir dalam acara tersebut Prof JE Sahetapy. Febri menilai, pengelolaan keuangan MA buruk. MA tidak menaati asas pengelolaan keuangan negara. (ana)

Kerusuhan Mei 1998 Perlu Disikapi

Masyarakat perlu menyikapi peristiwa kerusuhan Mei 1998 secara politik karena penyikapan secara hukum atas kasus itu seperti membentur tembok besar. ”Pemilu 2009 merupakan saat paling tepat untuk membuat penyikapan politik dengan cara tidak memilih partai politik, calon anggota legislatif, atau calon presiden yang selama ini menolak mengungkap kasus itu,” kata Ketua Badan Pengurus Setara Institute Hendardi, Kamis (15/5). (NWO)

Komandan Harus Tatap Muka dengan Anak Buah

Kepala Staf TNI Angkatan Udara Marsekal Subandrio meminta seluruh jajarannya, terutama para komandan pasukan dan skuadron, bisa menerapkan pola kepemimpinan tatap muka untuk meningkatkan proses pengawasan dan disiplin seluruh jajaran TNI AU. Hal itu disampaikan Subandrio, Kamis (15/5), saat mengunjungi Lanud Pekanbaru (Riau), Lanud Supadio (Pontianak), dan Lanud Hasanuddin (Makassar). ”Dengan begitu, setiap komandan bisa tahu bagaimana kondisi dan gerak setiap personelnya,” ujarnya. (DWA)

Direktur DKP Dituding Terlibat

Direktur Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan Departemen Kelautan dan Perikanan (DKP) Dedy Heriyadi Sutisna dituding terlibat dalam kasus korupsi dana tsunami Dinas Kelautan dan Perikanan Jawa Tengah. Menurut kuasa hukum terdakwa, Dedy sudah lama kenal dengan rekanan David K Wiranata dan keduanya bersepakat menemui Harri Purnomo. Hal ini disampaikan tim kuasa hukum Harri Purnomo dalam sidang di Pengadilan Khusus Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Kamis (15/5). Di persidangan, Harri Purnomo juga menyampaikan nota pembelaannya (pleidoi). (VIN)