Penentuan Wali Kota Medan Setelah Terdakwa

Pejabat wali kota Medan akan ditentukan oleh pemerintah pusat setelah status Wali Kota Medan terpilih, Abdillah, menjadi terdakwa. Menteri Dalam Negeri Mardiyanto mengatakan hal itu saat ditanya wartawan di Medan, Kamis (15/5). ”Pemerintah pada dasarnya normatif dalam menentukan status wali kota Medan jika status tersangka belum dilepas, pemerintah belum memutuskan. Jadi kita tunggu saja,” kata Mardiyanto. Komisi Pemberantasan Korupsi menahan Wali Kota Medan Abdillah sejak 2 Januari. Sehari setelahnya, giliran Wakil Wali Kota Medan ditahan dalam kasus yang sama, korupsi mobil pemadam kebakaran. Selama lima bulan, Medan tak punya wali kota dan wakil wali kota. (WSI)

Pemprov Sumut Prakarsai ”Bank Padi”

Pemerintah Provinsi Sumatera Utara merencanakan akan memfasilitasi ”bank padi” di enam daerah untuk menjaga produksi sekaligus mempertahankan harga jual bahan pangan itu di provinsi itu. Kepala Dinas Koperasi Sumut Jonni Pasaribu, Jumat (16/5) di Medan, mengatakan, enam daerah yang direncanakan memiliki bank padi itu adalah Serdang Bedagai, Langkat, Asahan, Tapanuli Utara, Deli Serdang, dan Mandailing Natal. ”Kalau enam daerah itu disetujui pusat untuk memiliki bank padi seperti yang diusulkan Dinas Koperasi Sumut, maka di Sumut ada sembilan daerah yang mempunyai fasilitas itu setelah tiga daerah, yakni Simalungun, Toba Samsir, dan Tapanuli Selatan, sudah dioperasikan,” katanya. Bank padi memiliki fasilitas yang bisa dijadikan tempat pengeringan, penggilingan padi, dan pengantongan beras 10,5 ton hingga 14 ton per hari. (MAR/ANTARA)