Oleh Maria Hartiningsih dan Ahmad Arif

People still free must decide how much their "freedom" is worth: how many lies they will live by, how far will acquiesce while their neighbors are destroyed. The choice is always there. (Terrrence de Pres, The Survivor: An Anatomy of Life and Death in the Camps, 1976)

Plester tembok mengelupas, mencuatkan batu bata telanjang yang sebagian tertutup jelaga. Semak dan pepohonan liar tumbuh dan menyembul, menembus rangka atap berbahan baja yang melengkung bekas terbakar. Sisa bangunan di kawasan Kota, Jakarta Barat, itu sudah 10 tahun dibiarkan terbengkalai.

Suasana sekitar sepi, padahal hiruk-pikuk kendaraan yang menandai keruwetan lalu lintas hanya beberapa ratus meter dari situ.

”Dulu sebelum kejadian, daerah ini ramai banget. Pusat pertokoan Gloria buka sampai jam 10 malam. Sekarang jam tujuh sudah tutup,” ujar Karnudin (50), petugas satpam yang bekerja di situ selama lebih dari 20 tahun. Barangkali, penyebabnya bukan hanya Tragedi Mei 1998, tetapi juga munculnya pusat-pusat keramaian baru di sekitar kawasan itu delapan tahun terakhir ini.

Para pelukis jalanan bekerja dalam diam. Orang tak banyak lalu lalang. Dalam suasana seperti itu, kejadian 10 tahun lalu itu masih terjaga dengan baik dalam ingatan orang-orang yang menyaksikannya.

Berbarengan dengan matahari terbit tanggal 14 Mei 1998, Tendy (39), pelukis jalanan yang mangkal di daerah itu sejak tahun 1993, melihat gelombang orang yang beringas bergerak. Ekspresinya penuh kebencian. Satu-dua orang mulai melemparkan batu. ”Entah bagaimana, mereka menyuruh warga mengambil barang-barang di toko-toko,” kenang Tendy.

Pagi itu Tendy harus menyelesaikan pesanan lukisan, tetapi kemudian mengurungkan niatnya. ”Saya hanya berputar-putar sambil mencoba mengenali mereka, tapi tak ada yang saya kenal,” ia melanjutkan.

Lautan massa itu lalu membakar ban di tengah jalan. Teriakan ”bakar-bakar” pun membahana, menyusul pembakaran gedung pertokoan dan kantor di kiri kanan jalan. ”Rumah abu di ujung jalan juga dibakar,” kata Karnudin.

Katanya, polisi dan tentara tak berbuat banyak ketika kebrutalan massa mencapai puncaknya. ”Mereka sepertinya cuma nonton. Mungkin massa terlalu banyak ya, jadi tidak bisa dikendalikan,” ujarnya.

Ingatan tentang situasi kerusuhan di kawasan itu hanya sepenggal narasi dari beberapa saksi mata tentang Tragedi Mei 1998 di Jakarta yang menurut catatan tim Relawan untuk Kemanusiaan menewaskan 1.217 orang, 91 terluka, dan 31 orang hilang. Ratusan bangunan hancur dan hangus, ribuan warga mengalami trauma dan stigma.

Peristiwa itu telah menghancurkan kepercayaan kepada negara, membiakkan prasangka, melantakkan perasaan sebagai manusia. Terutama yang menyebabkan kerusakan total dari hidup kebersamaan: peristiwa pemerkosaan dan penganiayaan seksual terhadap perempuan etnis Tionghoa, yang terlacak hampir sebulan setelah peristiwa itu.

Menghilangkan penanda

Tahun ini, Tragedi Mei tepat berada 10 tahun di belakang. Jakarta seperti mengubur peristiwa kelam yang menghitamkan sejarahnya sebagai ibu kota negara; ibarat gadis yang berpupur tebal dan bersolek untuk menutupi luka membusuk di tubuhnya.

Bangunan-bangunan tinggi dan modern mengisi hampir seluruh lahan kosong di Ibu Kota, berdiri megah, di ketinggian tertentu di atas permukaan jalan, mengirimkan banjir dan genangan air ke rumah jutaan warga yang lokasinya menjadi lebih rendah. Kehidupan supermewah meningkahi kehidupan jutaan orang yang mengaisi remah-remah rezeki. Jakarta telah berada di gerbong terdepan dari sistem ekonomi yang sangat kapitalistis dan tak kenal belas.

Jarak waktu, kebutuhan hidup yang mencekik, dan ketiadaan penanda atau ”tetenger” yang menandai bahwa tragedi kemanusiaan itu terjadi di ibu kota negara pada masa damai membuat lupa seperti berkejaran dengan mengingat.

”Toko kami dulu juga dibakar,” ujar A Kian (60), penunggu toko mebel kecil yang letaknya terselip di antara bangunan-bangunan toko sisa kebakaran.

”Hari itu saya pergi ke Muara Karang. Dua hari tidak pulang,” ia bercerita lancar. Tetapi ketika ditanya soal kekerasan seksual terhadap perempuan Tionghoa dan soal perampokan, ia mencoba mengalihkannya ke topik lain.

Toko tempat Akian bekerja sudah diperbaiki. Usaha mebel kembali berjalan setelah setahun tutup. ”Tetapi utang untuk modal toko ini sampai sekarang belum lunas,” ujarnya.

Para pemilik toko yang dibakar di sekitarnya tampaknya membiarkan tempat itu apa adanya. ”Banyak yang gila dan tak kembali ke sini,” katanya melanjutkan.

Bangunan toko di sebelahnya kini ditempati pasangan pemulung yang katanya menyewa Rp 10 juta setahun kepada penjaganya. ”Pemiliknya kadang menengok ke sini. Mereka tak punya modal untuk memulai usaha baru.”

Di kawasan itu, setiap bata yang berjelaga dan debu yang membalut kerangka besi tua adalah saksi suatu riwayat; yang jatuh lalu bangun, yang jatuh dan tak mampu bangun lagi.

Perebutan makna

Barangkali, manusia memang selalu ingin melupakan semua pengalaman yang tidak menyenangkan. Apalagi, upaya penyingkapan Tragedi Mei terus mengalami hambatan karena ketidaksesuaian pandangan antara Komnas HAM dan Kejaksaan Agung. Dewan Perwakilan Rakyat pun tidak bersikap tegas.

Tarik-menarik seperti itu, menurut Ketua Umum Majelis Tinggi Agama Khonghucu Indonesia (Matakin), yang juga Sekjen Perhimpunan Indonesia-Tionghoa (Inti), Budi Santoso Tanuwibowo, tak akan pernah selesai. Berbeda dengan proses rekonsiliasi di Afrika Selatan, di Indonesia orang sulit mengakui kesalahan. Karena itu, ia memilih agar kesalahan itu diakui, tetapi tidak lagi mencecar pelaku dan pihak yang berada di belakang peristiwa itu.

”Yang perlu disiapkan adalah pendidikan agar kejadian itu tak terulang lagi, dan membenahi ekonomi agar tak terjadi anarkisme serupa,” ujarnya.

Pendidikan untuk mengenal sejarah bangsa salah satunya berada di ruang kota. Sayangnya, penanda terjadinya peristiwa tragis 10 tahun lalu itu tidak ada. Penanda-penanda kecil, seperti acara peringatan, dilakukan setahun sekali oleh kelompok kecil korban dan para pekerja hak asasi manusia. Itu pun hanya di sedikit tempat. Di banyak tempat lainnya, banyak orang lebih memilih melewati tanggal itu seperti tak pernah terjadi sesuatu.

Padahal penanda untuk memperingati kejadian yang tidak menyenangkan di ruang kota adalah bahan penting untuk membangun konstruksi sosial terkait dengan sejarah suatu bangsa. Karena itu, ruang kota selalu merupakan locus politik, di mana makna diperebutkan. ”Ruang kota akan selalu terkait dengan kekuasaan,” ujar arsitek Adi Purnomo dan Yori Antar.

Kota akan kehilangan fungsinya kalau pemaknaan terhadap kota dinarasikan oleh pihak yang berkuasa, baik di dalam birokrasi maupun pemilik modal, atau kolaborasi keduanya.

Namun, hubungan antara kekuasaan dan ruang sebenarnya tidak sederhana. Pandangan para ahli pun terbelah. Di satu pihak, diyakini, peringatan atau monumen publik bersifat spasial dan secara sosial dikonstruksikan di dalam konteks sosial-politik saat itu. Setiap orang bisa memainkan peranannya, entah mendukung atau menegasikannya.

Namun, ilmuwan kritis, termasuk Michel Foucault dan Anthony Giddens, menyatakan, kelas dominan akan memaksakan interpretasi masa lalu pada masyarakat. Dalam proses ini, ruang-ruang kota digunakan sebagai alat untuk memelihara kepentingan tertentu dan pembagian kelas.

Maka, pertanyaan seberapa penting dibuat penanda Tragedi Mei 1998, jawabnya terpulang pada pilihan. Seperti ditantang oleh Terrence de Pres di awal tulisan ini: kita bebas memutuskan apakah akan terus hidup dalam kebohongan dan seberapa jauh kita membiarkan semuanya terjadi, tanpa peduli pada kehancuran yang dialami tetangga kita.