Jakarta, Kompas - Pemerintah akan menggunakan data lama dalam menyalurkan bantuan langsung tunai atau BLT tahun 2008. Ini disebabkan, dari 6.300 kecamatan di seluruh Indonesia, baru 1.000 kecamatan yang datanya sudah diperbarui oleh Badan Pusat Statistik atau BPS.

Untuk mencegah kecemburuan dari keluarga miskin yang tidak menerima BLT, petugas lapangan diharapkan bersikap tegas.

”Saat ini, tiga kegiatan utama penyaluran BLT diserahkan kepada PT Pos Indonesia, mulai dari pencetakan formulir, pendistribusian formulir, serta pembayaran uangnya. Bagian paling krusial ada pada saat membagikan formulir, di sini petugas pos dan staf kepala desa harus tegas,” ujar Kepala BPS Rusman Heriawan di Jakarta, Selasa (13/5).

Total target keluarga penerima BLT tahun 2008 sama dengan penerima BLT 2005, yakni 19,1 juta keluarga di 6.300 kecamatan. Mulai akhir 2007 hingga akhir 2008, BPS telah memperbarui data keluarga miskin tersebut untuk keperluan pencairan bantuan khusus Program Keluarga Harapan (PKH), tetapi baru mencakup 1.000 kecamatan atau dua juta keluarga miskin.

BPS telah menyerahkan secara bertahap data-data 19,1 juta keluarga miskin di 6.300 kecamatan kepada PT Pos Indonesia, yang terdiri atas data tahun 2005 untuk 5.300 kecamatan dan data terbaru untuk 1.000 kecamatan. Data itu akan digunakan PT Pos sebagai basis informasi dalam pencetakan kartu penerima BLT.

Setelah kartu dicetak, PT Pos mengerahkan petugas untuk membagikan kartu secara langsung kepada orang yang namanya ada dalam dokumen. PT Pos akan dibantu kepala desa untuk meneliti kelayakan penerima BLT.

Rusman mengatakan, kartu BLT harus ditarik kembali atau ditahan jika terjadi tiga hal. Pertama, orang yang berhak menerima sudah meninggal dunia. Kedua, terjadi mutasi atau pindah alamat dan penerima BLT-nya tidak diketahui. Ketiga, terjadi perubahan status, misalnya yang tadinya miskin sekarang menjadi kaya.

Pada posisi ini, kepala desa berwenang penuh untuk memutuskan alokasi kartu BLT yang ditarik kembali. Kepala desa diperkenankan mengalihkan kartu BLT itu kepada keluarga miskin lain yang belum terdaftar sebagai penerima BLT.

Meski demikian, kepala desa diperingatkan agar tidak curang. Setiap pengalihan kartu harus dilaporkan dalam berita acara setelah penyaluran BLT tahap pertama selesai. BPS akan menggunakan data pengalihan kartu itu sebagai dasar dalam memperbarui data BLT secara menyeluruh pada September 2008.

”Jadi, BPS akan mendatangi keluarga penerima BLT di tahap pertama itu sekaligus memeriksa kelayakannya,” ujar Rusman.

Proses cetak kartu

Di Bandung, Manajer Komunikasi Perusahaan PT Pos Indonesia R Joesman Kartaprawira mengungkapkan, PT Pos Indonesia telah siap mendistribusikan kupon atau kartu BLT ke enam kota, yaitu Jakarta, Bandung, Medan, Surabaya, Makassar, dan Semarang. Penerima BLT di enam kota tersebut sebanyak 599.297 rumah tangga sasaran atau RTS.

PT Pos diminta menyiapkan seluruh proses pencetakan dan pendistribusian kartu BLT maksimal hingga 23 Mei 2008. Untuk mencetak 19,1 juta kartu BLT, PT Pos menggunakan mesin cetak berkapasitas 3.000 lembar per jam yang dioperasikan maraton.

Rusman menyebutkan, pembaruan data penerima BLT baru akan digelar September 2008 dengan merekrut sekitar 70.000 sukarelawan dari berbagai lapisan masyarakat. Mereka akan memperkuat petugas BPS yang saat ini hanya 13.000 orang. ”Mereka perlu diberi uang lelah,” katanya.

Atas dasar itulah, BPS menyampaikan usulan permintaan anggaran baru kepada pemerintah sebesar Rp 300 miliar. Sebanyak Rp 251 miliar di antaranya untuk melatih dan membayar uang lelah 70.000 sukarelawan dan sisanya, Rp 49 miliar, digunakan BPS sebagai ongkos cetak dokumen.

Tergantung kesiapan BLT

Menteri Sekretaris Negara Hatta Rajasa mengemukakan, keputusan pemerintah untuk menaikkan harga BBM bersubsidi akan diambil setelah jaring pengaman sosial (JPS) berupa BLT siap dilaksanakan. Pemerintah akan mematangkan persiapan pemberian BLT dalam sidang kabinet terbatas di Kantor Presiden, Rabu (14/5).

”Harga BBM tidak akan naik sebelum BLT siap. Itu prinsipnya. Saat ini persiapan pemberian BLT sedang dimatangkan,” ujar Hatta di Jakarta, Selasa.

Pematangan persiapan harus cermat untuk meminimalkan penyimpangan atau ketidaktepatan sasaran. Menurut hitungan pemerintah, dengan kenaikan harga BBM bersubsidi maksimal 30 persen, dampak pembengkakan biaya yang harus ditanggung setiap keluarga sekitar Rp 90.000 per bulan. BLT akan diberikan dalam jumlah Rp 100.000 per keluarga per bulan. (A01/A15/inu/oin)