Yangon, Jumat - Junta militer Myanmar, Jumat (9/5), menyatakan tidak bersedia menerima sukarelawan asing yang akan menyalurkan bantuan untuk korban topan tropis Nargis. Junta hanya bersedia menerima bantuan asing, tetapi akan menyalurkannya sendiri.

Kementerian Luar Negeri Myanmar menyebutkan, sejumlah pekerja kemanusiaan yang sudah tiba di Myanmar dengan penerbangan dari Qatar telah dideportasi, Rabu lalu.

”Saat ini Myanmar memprioritaskan penerimaan bantuan darurat dan berusaha kuat untuk mengangkut bantuan dengan tenaga kami sendiri ke daerah bencana. Oleh karena itu, Myanmar tidak menerima tim pencari dan penyelamat serta tim media dari negara asing,” demikian pernyataan Kementerian Luar Negeri Myanmar.

Sejauh ini sudah 11 penerbangan pengangkut bantuan kemanusiaan mendarat di Myanmar. Kementerian Luar Negeri menyebutkan, donor internasional bisa membantu dengan mengirimkan bantuan atau dana, bukan pekerja di bidang kemanusiaan.

Junta mempersulit dan menolak pemberian visa bagi pekerja kemanusiaan yang hendak membantu penyaluran bantuan. Kedutaan Besar Myanmar di Bangkok, salah satu pintu masuk utama ke Myanmar, hari Jumat malah libur. Pelayanan visa di tempat itu baru bisa dilakukan mulai Senin pekan depan.

”Rasa frustrasi yang disebabkan persoalan sulit memberi bantuan tidak pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah bantuan kemanusiaan di dunia modern. Ini mengherankan,” kata Paul Risley, juru bicara Program Pangan Dunia PBB (WFP) di Bangkok soal ketertutupan junta militer Myanmar.

WFP telah mengajukan 10 permohonan visa, enam di antaranya melalui Bangkok, tetapi tidak satu pun disetujui. ”Kami mendesak Myanmar untuk memproses permohonan visa secepat mungkin,” ujar Risley.

Xenofobia

Penolakan junta terhadap pekerja kemanusiaan asing dipandang tidak masuk akal oleh berbagai kalangan. Sean Turnell, pengamat Myanmar dari Macquarie University, Australia, mengatakan, junta militer Myanmar mengalami xenofobia dan takut terhadap segala sesuatu.

”Jika mereka (junta) tidak bisa menangani situasi dan membiarkan orang asing masuk, militer akan terlihat lemah di mata rakyatnya. Mereka lebih peduli menyelamatkan muka di depan rakyat daripada menyelamatkan hidup,” katanya.

Hal senada diungkapkan Josef Silverstein, pengamat Myanmar dari Rutgers University. ”Mereka takut pasukan asing datang untuk menggulingkan pemerintahan. Dari perspektif junta, pekerja kemanusiaan bisa saja membawa senjata untuk diberikan kepada rakyat dan menyebarkan ide untuk menggulingkan pemerintah,” ujar Silverstein.

Sekretaris Jenderal PBB Ban Ki-moon mengatakan akan berupaya mengadakan pembicaraan langsung dengan pemimpin junta, Jenderal Than Shwe, soal bantuan kemanusiaan. Perdana Menteri Thailand Samak Sundaravej mengatakan membatalkan kunjungan ke Myanmar setelah junta menyatakan tidak menerima pekerja kemanusiaan asing.

Di tengah upaya pemulihan pascabencana yang sangat sulit, muncul ramalan mengenai badai baru yang mengarah ke Myanmar. ”Badan meteorologi mengatakan kepada kami bahwa kemungkinan akan terjadi hujan deras dalam tujuh hari ke depan. Hujan deras akan menambah penderitaan pengungsi,” kata Richard Horsey dari Kantor PBB untuk Koordinasi Urusan Kemanusiaan (OCHA).

PBB, Jumat, memperingatkan bahwa jumlah korban tewas akibat topan Nargis akan bertambah banyak jika junta tidak mengizinkan relawan asing membantu mereka. Noeleen Heyzer, Wakil Sekretaris Jenderal PBB untuk Asia Pasifik, mengatakan, waktu semakin menipis untuk menyalurkan bantuan kepada korban Nargis.

”Situasi semakin kritis, tetapi hanya celah kecil yang terbuka untuk mencegah penyebaran penyakit yang menyebabkan lebih banyak kematian. Tanpa bantuan, lebih banyak orang yang akan meninggal,” kata Heyzer.

WFP memutuskan untuk menunda semua bantuan ke Myanmar karena junta menyita seluruh isi dua pesawat pengangkut bantuan dan peralatan untuk korban bencana.

Korban tewas akibat topan Nargis mencapai hampir 23.000 orang. Diperkirakan korban tewas bisa mencapai 100.000 orang karena sekitar 41.000 orang dilaporkan hilang. (ap/afp/reuters/fro)