Jakarta, Kompas - Reformasi yang dipelopori mahasiswa 10 tahun silam dinilai gagal merekonstruksi sistem berbangsa yang mampu menyejahterakan rakyat. Ketidaksiapan pranata sosial merespons keterbukaan pascajatuhnya rezim otoritarian membuat demokrasi yang dikembangkan menjadi serba ekstrem.

Hal itu diungkapkan Ketua Presidium Gerakan Nasional Mahasiswa Indonesia Dedy Rachmadi dalam diskusi ”Peran Gerakan Mahasiswa dan Demokrasi yang Terbajak” di Jakarta, Jumat (9/5).

Hingga satu dasawarsa reformasi, rakyat masih terlilit oleh mahalnya harga barang kebutuhan pokok. Kemiskinan dan pengangguran tetap tinggi. Penegakan hukum juga belum mampu menyentuh rasa keadilan masyarakat.

”Orde Baru dan Orde Reformasi sama-sama mengarah kepada liberalisasi yang membuat negara dikontrol oleh kekuatan kapitalisme global,” katanya.

Ketua Umum Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia Pusat Taufiq Amrullah menambahkan, proses reformasi tidak mampu merekonstruksi ulang tatanan negara yang telah didekonstruksi. Demokrasi yang berkembang justru demokrasi prosedural yang tidak menyentuh kebutuhan riil masyarakat.

Konsolidasi demokrasi selama 10 tahun terakhir juga gagal membangun karakter bangsa. Elite bangsa sibuk dengan diri sendiri dan kelompoknya serta tak dapat membangun agenda bangsa. Kondisi rakyat yang semakin terpuruk membuat gerakan mahasiswa perlu kembali meluruskan arah reformasi.

Namun, menurut Ketua Bidang Perguruan Tinggi, Kemahasiswaan, dan Pemuda Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam Deding Zamahsyari, hal itu agak sulit dilakukan.

Saat ini mahasiswa dipaksa untuk menyelesaikan studinya secara cepat akibat mahalnya biaya pendidikan tinggi. Jadwal perkuliahan yang padat dan berbagai ancaman sanksi akademis jika tak mampu memenuhi standar tertentu membuat mahasiswa enggan ikut kegiatan ekstrakurikuler di kampus dan tak peduli dengan persoalan yang dihadapi rakyat.

Menurut Dedy, agar sasaran reformasi dapat tercapai, gerakan mahasiswa perlu lebih intensif bergerak bersama rakyat, khususnya kelompok pekerja, mulai dari buruh, petani, nelayan, hingga kelompok masyarakat miskin perkotaan. Gagasan dasar gerakan mahasiswa juga perlu dirumuskan ulang di tengah menguatnya politik aliran yang turut menyeret mahasiswa di dalamnya.

Tragedi Trisakti

Sekitar 20 orang yang berasal dari mahasiswa dan keluarga korban, Jumat, memperingati tragedi Trisakti dan Semanggi I-II di halaman parkir Universitas Atma Jaya, Jakarta.

Acara yang berlangsung sekitar 35 menit ini dilakukan secara sederhana. Di hadapan meja yang berisi foto para korban, peserta menyampaikan seruan kepada pemerintah agar segera menuntaskan penyelesaian hukum atas ketiga kasus yang sering disingkat dengan TSS tersebut.

Sumarsih, ibu dari Norma Imawan, mahasiswa Atma Jaya, korban tragedi Semanggi I, menuturkan, jika hukum ditegakkan atas ketiga kasus tersebut, kondisi Indonesia mungkin tidak akan separah sekarang.

”Setelah 10 tahun, negara ini tidak juga bangkit karena kita enggan belajar dari masa lalu. Keengganan ini antara lain terlihat dari belum dituntaskannya kasus TSS,” paparnya. (MZW/NWO)