Guru Honorer Minta Pengukuhan dengan SK Bupati

Puluhan guru dan tenaga honorer non-APBN dan APBD berunjuk rasa di gedung DPRD Bantul, Kamis (24/4). Para guru tersebut meminta Pemerintah Kabupaten Bantul mengangkat mereka menjadi guru honorer APBD dengan pengukuhan melalui Surat Keputusan Bupati. Selama ini status kami masih honorer sekolah sehingga SK-nya hanya dari kepala sekolah. Posisi itu membuat kami rawan pemecatan karena keputusannya berada di tangan kepala sekolah. Beberapa teman kami sudah mengalami PHK karena perampingan kurikulum. Karenanya, kami minta dikukuhkan sebagai honorer daerah dengan payung hukum SK Bupati, kata Thoyib, koordinator aksi. Menurut Thoyib, dengan SK Bupati, guru honorer akan memperoleh prioritas untuk diangkat sebagai calon pegawai negeri sipil (CPNS). Penerbitan SK honorer daerah sudah dilakukan beberapa daerah seperti di Kota Yogyakarta, tetapi mengapa di Bantul birokrasinya begitu rumit, tuturnya. Menanggapi tuntutan tersebut, Kepala Bagian Kepegawaian Pemkab Bantul Hilmi Jayanis mengemukakan, pihaknya tidak bisa mengeluarkan SK mengangkat honorer daerah karena sesuai dengan Peratutan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005, daerah dilarang mengangkat tenaga honorer sampai tahun 2009. (ENY)

Perencanaan Bisnis TV Lokal Belum Matang

Stasiun televisi lokal yang baru mengajukan izin siaran di DI Yogyakarta, secara umum, dinilai belum melakukan analisis bisnis secara komprehensif, bahkan cenderung sembrono dalam melakukan kajian bisnis. Hal itu diungkapkan Wakil Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) DI Yogyakarta Tri Suparyanto dalam forum Evaluasi Dengar Pendapat (EDP) dengan Kresna TV (PT Mega Adi Citra), Kamis (24/4) di Yogyakarta. Tri menyatakan, dari lima EDP terhadap lima stasiun televisi lokal pemohon, ada kecenderungan yang hampir sama. Hampir semua pemohon terkesan main-main, sembrono. Kenapa? Dari semua proposal yang masuk, semua tidak melibatkan konsultan bisnis, ungkap Tri. Menurut Tri, ada stasiun televisi yang sudah menyiapkan program siaran bagus namun tidak tahu sama sekali mengenai besarnya kue iklan untuk televisi lokal di Yogyakarta. Bahkan, lanjutnya, ada yang terlalu optimistis dalam tiga tahun sudah mencapai break event poin atau impas. Ada pula yang menyiapkan modal hanya Rp 10 miliar, padahal televisi adalah bisnis padat modal. Ada yang sudah bikin program melangit, tetapi tidak ngerti kue iklan di Yogyakarta itu berapa, berapa persen yang akan diperoleh, yang ada di Jakarta berapa, katanya. (RWN)