JAKARTA,RABU - Para petani mendesak pemerintah untuk membagikan tanah kepada petani sebagai upaya mewujudkan ketahanan pangan di Indonesia.
Menurut data Serikat Petani Indonesia (SPI), saat ini masing-masing petani hanya memiliki tidak lebih dari 0.5 hektar tanah, bahkan ada yang kurang. Akibatnya petani tidak bisa akses kesejahteraan, seperti kesehatan dan pendidikan. Akibat kebijakan-kebijakan kapitalisme, privatisasi dan deregulasi, semua lahan subur diserahkan oleh pemerintah kepada pengusaha-pengusaha besar. "Sewa tanah juga kian mahal. Satu hektar disewakan sepuluh juta rupiah per tahun di daerah Pantura. Akibatnya kaum tani semakin sulit hidupnya," ujar Ketua SPI Hendri Saragih dalam Seminar Nasional dan Pembukaan Munas SPI "Petani Menjawab Masalah Krisis Pangan" di Jakarta, Rabu (14/5).
SPI juga meminta perluasan lahan tanaman pangan melalui program pembaruan agraria, mengurangi ekspor bahan pangan ke luar negeri, menghidupkan kembali lumbung-lumbung kolektif desa dan menghentikan perluasan ekspansi tanaman perkebunan yang berorientasi ekspor. Langkah-langkah ini harus ditempuh pemerintah jika ingin menjamin ketersediaan pangan di dalam negeri.
Menurut Hendri, krisis pangan yang terjadi sekarang ini bukanlah hal yang terjadi secara tiba-tiba, melainkan sudah dapat diramalkan sebelumnya dengan melihat pada perjjalanan panjang liberalisasi pangan dan pertanian. Dengan tingginya harga sewa tanah dan naiknya harga pupuk akhirnya mempersulit akses masyarakat desa untuk memproduksi makanan. "Ini akan menjadi sulit lagi dengan kenaikan BBM. Meskipun kenaikan harga pertanian itu tidak dapat dinikmati kaum tani oleh petani karena mayoritas lahan, misalnya juga perkebunan, dikuasai perusahaan asing. Kenaikan harga gabah jg tidak bisa tingkatkan kesejahteraan tani," tutur Hendri. (LIN)
LAYANAN BERITA SMS 9858 XL, TELKOMSEL, INDOSAT, FLEXI, FREN & THREE |
||
Layanan |
Langganan |
Berhenti |
| Berita Politik | REG POL | UNREG POL |
| Berita Metropolitan | REG METRO | UNREG METRO |
| Berita Breaking News | REG BN | UNREG BN |
| Berita Internasional | REG INT | UNREG INT |
| Berita Ekonomi/Bisnis | REG BIS | UNREG BIS |
