Tarif Angkutan Umum Maksimal Naik 15 Persen
Rabu, 7 Mei 2008 | 19:55 WIB

 

JAKARTA, RABU -  Kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) tidak harus berkorelasi linier dengan kenaikan tarif angkutan umum . Menurut Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), Rabu (7/5), kalau pun ternyata biaya operasional membengkak, kenaikan tarif angkutan umum maksimal hanya 15 persen saja.  

"Ada hitungan tertentu dengan banyak variabel untuk menentukan tarif angkutan umum. Kenaikan BBM bahkan mungkin tidak mempengaruhi beban tarif angkutan umum. Organda dan pemerintah harus terbuka membeberkan hitungan-hitungan tersebut, sehingga masyarakat tidak menjadi sapi perah, " kata anggota YLKI Sudaryatmo, Rabu.

YLKI meminta Organda tidak terburu-buru mengumumkan kenaikan harga tarif angkutan umum seiring kenaikan harga BBM. Organda harus dapat meredam gejolak negatif beberapa operator yang akan menggunakan momentum ini untuk menaikkan tarif tidak wajar.

YLKI juga mengimbau Pemerintah Provinsi DKI untuk memperketat pengawasan selama masa pra-kenaikan harga BBM. Jangan sampai ada operator angkutan umum yang menaikkan tarif sebelum pemerintah pusat resmi menetapkan kenaikan harga BBM. Jika sampai ada yang nakal, harus ditindak tegas atah dikandangkan saja.

 

 


NEL
Sent from my BlackBerry © Wireless device from XL GPRS/EDGE/3G Network
A A A
Ada 4 Komentar Untuk Artikel Ini. Posting komentar Anda
faceman @ Kamis, 8 Mei 2008 | 11:10 WIB
weleh weleh BBM naik....! kemarin2 diminta kencangkan ikat pinggang, sekarang di minta apa lagi ya..?
dyah @ Kamis, 8 Mei 2008 | 10:41 WIB
udah harga barang kebutuhan pokok naik masa ongkos naik juga, gaji gak naik gmn nich????? pemerintah? gaji org2 dpr aja yg di potong buat bayar semuanya...............
Dolly @ Kamis, 8 Mei 2008 | 10:13 WIB
Gimana nih transprotasi publik adalah tanggung jawab pemerintah dan harus bisa menjadi pelayanan publik yang baik jadi pemerintah harus mengawal transprotasi publik tersebut sehingga tidak dijadikan komoditas keuntungan saja melainkan sebesar-besarnya untuk melayani rakyat
Dolly @ Kamis, 8 Mei 2008 | 10:13 WIB
Gimana nih transprotasi publik adalah tanggung jawab pemerintah dan harus bisa menjadi pelayanan publik yang baik jadi pemerintah harus mengawal transprotasi publik tersebut sehingga tidak dijadikan komoditas keuntungan saja melainkan sebesar-besarnya untuk melayani rakyat
Posting komentar anda
Nama
Email
Komentar
Security Code
Redaksi menerima komentar terkait artikel yang ditayangkan. Isi komentar menjadi tanggung jawab pengirim. Redaksi berhak untuk tidak menampilkan komentar jika dianggap tidak etis, kasar, berisi fitnah, atau berbau SARA.
Kompas Mobile1
LAYANAN BERITA SMS 9858
XL, TELKOMSEL, INDOSAT, FLEXI, FREN & THREE
Layanan
Langganan
Berhenti
Berita Politik REG POL UNREG POL
Berita Metropolitan REG METRO UNREG METRO
Berita Breaking News REG BN UNREG BN
Berita Internasional REG INT UNREG INT
Berita Ekonomi/Bisnis REG BIS UNREG BIS
 

Surat Kabar
Majalah dan Tabloid
Penerbit
Media Elektronik
Industri dan Lain-lain
Hotel & Resort