TANGGAL 17 Mei 2008 mendatang, Menko Perekonomian Boediono akan resmi menjadi Gubernur Bank Indonesia menggantikan Burhanuddin Abdullah yang habis masa jabatannya.
Sebelumnya Boediono telah dinyatakan lolos uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) yang dilakukan Komisi XI DPR-RI. Namun, sekarang perhatian banyak kalangan bukan pada siapa yang akan menggantikan Boediono sebagai Menko Perekonomian tetapi pada rencana kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM).
Saat ini semua tim ekonomi Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) niscaya sedang sibuk menyusun berbagai skenario kenaikan harga BBM dengan segala risiko dan implikasinya. Tidak hanya menteri ekonomi, menteri dibawah koordinasi Menko Polkam juga sibuk mengkaji berbagai kemungkinan dampak sosial, politik, dan keamanan bila harga BBM dinaikkan. Semua kalangan di lingkungan pemerintah saat ini pasti sedang berkonsentrasi pada tugas-tugas mempersiapkan rencana kenaikan BBM tersebut.
Sementara itu isu mengenai pergantian Menko Perekonomian, agak luput dari perhatian media massa. Sebelumnya memang pernah ada wacana soal siapa yang akan menjabat Menko Perekonomian setelah Boediono nanti berkantor di Gedung BI, Jalan Thamrin Jakarta.
Pernah sebelumnya ada yang mengusulkan agar jabatan Menko Perekonomian dirangkap oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla karena selama ini dia yang in charge di bidang ekonomi. Sebagian kalangan ada yang mengusulkan supaya posisi Menko Perekonomian ditangani langsung oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.
Usulan agar Menko Perekonomian dirangkap oleh Wapres atau Presiden antara lain didasarkan pada janji Presiden Yudhoyono sebelumnya untuk tidak merombak lagi susunan Kabinet Indonesia Bersatu sampai 2009. Pertanyaannya apakah janji itu akan diingkari sama seperti halnya janji untuk tidak menaikkan harga BBM sampai tahun depan?
Terlepas dari itu, beban tugas dan tanggungjawab Menko Perekonomian di sisa waktu pemerintahan ini tidaklah mudah. Menko Perekonomian juga menanggung beban beratnya anggaran negara dan tekanan eksternal terhadap APBN akibat kenaikan harga minyak dunia dan harga pangan.
Oleh karena itu jika melihat pada beban pekerjaan yang berat, terlalu riskan kalau jabatan Menko Perekonomian dirangkap oleh Presiden atau Wapres. Namun, menemukan orang yang tepat untuk bisa menggantikan Boediono juga tidak gampang. Yang jelas, kalaupun jabatan Menko Perekonomian akan diganti, maka sebaiknya Presiden memilih orang yang memiliki profesionalisme, dan kompetensi di bidang ekonomi.
Bukan orang yang berlatar belakang politik atau yang berasal dari partai politik. Sejumlah kalangan menyebut beberapa nama yang dianggap cocok untuk menjadi Menko Perekonomian menggantikan Boediono. Misalnya seperti Tanri Abeng, Sjahrir, Kuntoro Mangkusubroto, dan Purnomo Yusgiantoro.
Menjelang pemilihan umum tahun 2009, Presiden Yudhoyono nampaknya tidak hanya akan memperhitungkan aspek rasional ekonomi tetapi juga mempertimbangkan aspek politis dalam mengganti jabatan Menko Perekonomian atau memutuskan kenaikan harga BBM.
Semoga publik tidak menangkap adanya keraguan dari Presiden dalam memutuskan penggantian Menko Perekonomian atau kenaikan BBM.
Tjahja Gunawan Diredja / tjahjag@yahoo.com
LAYANAN BERITA SMS 9858 XL, TELKOMSEL, INDOSAT, FLEXI, FREN & THREE |
||
Layanan |
Langganan |
Berhenti |
| Berita Politik | REG POL | UNREG POL |
| Berita Metropolitan | REG METRO | UNREG METRO |
| Berita Breaking News | REG BN | UNREG BN |
| Berita Internasional | REG INT | UNREG INT |
| Berita Ekonomi/Bisnis | REG BIS | UNREG BIS |
