
JAKARTA, SELASA - Wakil Gubernur DKI Jakarta Prijanto mengimbau masyarakat untuk tidak berlaku anarkis dalam dua hari perayaan Hari Buruh Sedunia atau yang biasa disebut May Day di Jakarta, menyusul laporan Badan Intelijen mengenai isu-isu pembuatan bom molotov menjelang perayaan May Day.
"Dari data intelijen ternyata ada upaya membuat alat-alat untuk kurang bagus (berbahaya), seperti molotov. Saya selaku wagub mengimbau jangan itu digunakan, itu tidak ada manfaatnya," ujar Prijanto seusai Rapat Muspida DKI Jakarta mengenai antisipasi pemprov dan Polda dua hari mendatang di Jakarta, Selasa (29/4).
Menurut Prijanto, kabar itu memang baru berkembang dari mulut ke mulut dan masih tergolong A-1, versi Badan Intelijen. Artinya, belum ada sumber yang jelas dan gambaran kejadiannya. "Tapi yang pasti, baru membuat saja dan ketahuan polisi pasti sudah bertindak," tandasnya.
Sementara itu, Kepala Polda Metro Jaya Irjen Adang Firman mengatakan, tindakan hukum yang akan diambil Polda tidak berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. "Tahun lalu yang sweeping ke pabrik ngajak demo dan itu kita tindak, mereka divonis. Yang merusak pagar kena hukuman. Sekarang, kalau mereka anarkis akan tetap diproses," tukas Adang.
Adang mengatakan, Polda tidak ingin kecolongan. Oleh karena itu, Polda akan mengerahkan lebih kurang 10.000 personel dan akan bekerja sama dengan TNI dan Tramtib hingga mencapai 15.000 personel per hari. Tanpa mau menyebutkan jumlah massa yang akan berunjuk rasa yang dilaporkan ke Polda, Adang menyebut serikat-serikat yang akan turun di jalan mengadakan unjuk rasa dan aksi damai, antara lain Serikat Pekerja Nasional, Asosiasi Pekerja Indonesia, Federasi Serikat Pekerja Logam, Elektronik dan Mesin, dan Gabungan Buruh Mandiri.
LAYANAN BERITA SMS 9858 XL, TELKOMSEL, INDOSAT, FLEXI, FREN & THREE |
||
Layanan |
Langganan |
Berhenti |
| Berita Politik | REG POL | UNREG POL |
| Berita Metropolitan | REG METRO | UNREG METRO |
| Berita Breaking News | REG BN | UNREG BN |
| Berita Internasional | REG INT | UNREG INT |
| Berita Ekonomi/Bisnis | REG BIS | UNREG BIS |