Pembiayaan Rumah untuk MBR Bakal Digenjot

JAKARTA, KOMPAS.com - PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk bakal menggenjot pembiayaan rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Ini sejalan dengan disetujuinya usulan pemerintah terkait penyertaan modal negara (PMN) oleh DPR, termasuk alokasi PMN untuk BTN sebesar Rp 2 triliun pada tahun 2022.

“Kami bersyukur dan sangat mengapresiasi disetujuinya PMN. Bagi Bank BTN ini merupakan kabar baik untuk terus berkontribusi bagi program pembangunan sejuta rumah terutama dalam penyaluran pembiayaan rumah MBR,” kata Wakil Direktur Utama BTN Nixon LP Napitupulu di Jakarta, Senin (19/7/2021).

Nixon menegaskan, sebagai perusahaan terbuka nantinya dana PMN akan masuk dalam program rights issue perseroan yang ditargetkan sebesar Rp 5 triliun.

Baca juga: Lewat Program Ini, Pegawai Indofarma Bisa Dapat Kemudahan KPR

Dia optimistis dengan perhatian yang serius dari pemerintah terhadap pembiayaan rumah rakyat melalui BTN, maka nantinya rights issue perseroan akan mendapatkan respon positif dari investor.

Menurut Nixon, tambahan modal ini akan membuat BTN tahun depan optimistis dapat mencapai target pertumbuhan kredit hingga 12 persen.

Pertumbuhan kredit tahun 2022 masih akan ditopang mayoritas dari penyaluran KPR subsidi untuk masyarakat berpenghasilan rendah melalui berbagai skema, termasuk FLPP atau Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan.

“Kami akan mengejar target pertumbuhan yang lebih optimal ke depan seiring dengan penyelesaian tantangan Non Performing Loan atau NPL pasca Covid-19 di tahun 2022,” ujar Nixon.

Baca juga: Karyawan Tetap UT Bisa Dapat Fasilitas KPR BTN

Sebelumnya, pengamat ekonomi Josua Pardede menilai BTN sangat layak untuk mendapat penyertaan modal negara (PMN). Sebab, BTN konsisten mendukung program pemerintah dalam pembiayaan rumah rakyat.

Menurut Josua, hingga saat ini, Bank BTN masih terus menyalurkan FLPP atau Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan. Jika program FLPP ini terus berjalan maka ekspansi kredit dari BTN diperlukan permodalan kuat.

“Di situ urgensinya. Apalagi mendukung program utama pemerintah dengan menyediakan perumahan," ujar Josua.

Pandangan senada disampaikan Presiden Direktur Center of Banking Crisis (CBC) Deni Daruri.