PBB Prihatin Kurangnya Perempuan di Pucuk Pemerintahan China

HONG KONG, KOMPAS.com - Tidak adanya perempuan di antara kepemimpinan puncak China dinilai memprihatinkan, kata Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB dalam sebuah laporan.

Mereka pun merekomendasikan China mengadopsi kuota undang-undang dan sistem paritas gender untuk mempercepat keterwakilan perempuan yang setara di pemerintahan.

Rekomendasi untuk China oleh Komite PBB tentang Penghapusan Diskriminasi terhadap Perempuan, yang diterbitkan pada hari Selasa (30/5/2023), dibuat bersamaan dengan temuan di Jerman, Islandia, Sao Tome dan Principe, Slovakia, Spanyol, Timor-Leste dan Venezuela.

Baca juga: China Peringatkan Risiko AI, Serukan Peningkatan Keamanan Nasional

Dilansir dari Reuters, komite mengatakan bahwa representasi perempuan China dalam kehidupan politik dan publik telah meningkat.

Meski begitu, dikhawatirkan bahwa perempuan hanya mewakili 26,54 persen dari wakil Kongres Rakyat Nasional ke-14.

China pun didesak untuk meningkatkan jumlah perempuan di semua biro pemerintah termasuk kehakiman dan dinas luar negeri, khususnya di tingkat pengambilan keputusan.

"Sejak Oktober 2022, tidak ada perempuan di antara 24 anggota politbiro Partai Komunis China untuk pertama kalinya dalam 20 tahun, dan tidak ada perempuan di antara tujuh anggota komite tetap politbiro," ujar komite.

Komite mengatakan prihatin dengan pembatasan yang berlebihan pada pendaftaran organisasi non-pemerintah serta laporan intimidasi dan pelecehan terhadap perempuan pembela hak asasi manusia.

Kementerian luar negeri China belum menanggapi permintaan komentar atas laporan tersebut.

PBB juga mendesak China untuk mencabut pembatasan yang tidak proporsional
pada pendaftaran LSM dan memastikan bahwa pembela hak asasi perempuan tidak tunduk pada intimidasi, pelecehan dan pembalasan atas pekerjaan mereka.

Baca juga: Warga Muslim China Bentrok dengan Polisi Buntut Rencana Pembongkaran Kubah Masjid

Dekade Presiden China Xi Jinping sebagai sekretaris jenderal partai telah melihat jumlah perempuan dalam politik dan peran elit pemerintah menurun dan kesenjangan gender dalam angkatan kerja melebar, akademisi dan aktivis mengatakan.

Suara feminis juga telah dibungkam dan dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah semakin menekankan nilai peran tradisional perempuan sebagai ibu dan pengasuh.