Pemerintah China Buka Suara Saat Sejumlah Negara Larang TikTok

BEIJING, KOMPAS.com - Pemerintah China buka suara saat aplikasi TikTok menghadapi sejumlah seruan larangan di sejumlah negara.

Pada Jumat, Pemerintah China mengeklaim tidak pernah meminta perusahaan untuk menyerahkan data yang dikumpulkan di luar negeri.

"China tidak pernah dan tidak akan meminta perusahaan atau individu untuk mengumpulkan atau menyediakan data yang berlokasi di negara asing, dengan cara yang melanggar hukum setempat," ucap Juru bicara Kementerian Luar Negeri China Mao Ning, dikutip dari AFP.

Baca juga: CEO TikTok Digempur Habis-habisan Parlemen AS, Tak Ada Satu Pun Dukungan

Dia memastikan, Pemerintah China sangat mementingkan perlindungan privasi data.

"Pemerintah AS sejauh ini tidak memberikan bukti apa pun bahwa TikTok mengancam keamanan nasionalnya, melainkan malah berulang kali membuat anggapan bersalah dan penekanan yang tidak masuk akal terhadap perusahaan tersebut," tambah Mao.

"Kami juga telah mencatat bahwa beberapa anggota kongres AS menyatakan bahwa upaya pelarangan TikTok adalah persekusi politik xenofobia," katanya.

CEO TikTok Shou Zi Chew seperti diketahui telah menghadapi pertanyaan beruntun dari anggota parlemen AS pada Kamis (23/3/2023) atas dugaan hubungan TikTok dengan China dan bahayanya bagi remaja.

"ByteDance tidak dimiliki atau dikendalikan oleh pemerintah China dan merupakan perusahaan swasta," kata Chew kepada anggota parlemen dalam sambutan pembukaannya, mengacu pada perusahaan induk TikTok yang berbasis di China.

"Kami percaya yang dibutuhkan adalah aturan transparan yang jelas yang berlaku secara luas untuk semua perusahaan teknologi, kepemilikan bukanlah inti dari mengatasi masalah ini," tambah Chew.

Baca juga: Mengapa Risiko Keamanan TikTok Terus Timbulkan Ketakutan?

Inti dari sebagian besar ketakutan atas TikTok adalah undang-undang China tahun 2017 yang mewajibkan perusahaan lokal untuk menyerahkan data pribadi kepada negara jika relevan dengan keamanan nasional.

Pada Kamis, Chew pun mengakui bahwa beberapa data pribadi warga Amerika masih tunduk pada hukum China. Tetapi, dia bersikeras bahwa hal itu akan segera diubah.

Perusahaan TikTok juga mengakui pada bulan November 2022 bahwa beberapa karyawan di China dapat mengakses data pengguna Eropa, dan pada Desember mengakui karyawan telah menggunakan data tersebut untuk memata-matai jurnalis.

Tetapi TikTok bersikeras bahwa pemerintah China tidak memiliki kendali atas atau akses ke datanya.

Baca juga: TikTok Perbarui Aturan Demi Raih Dukungan AS