Aturan Covid-19 Korea Utara Disebut Menekan Kaum Perempuan

SEOUL KOMPAS.com - Wanita dan gadis Korea Utara menghadapi peningkatan tekanan dalam menyediakan makanan untuk keluarga mereka.

Saat ini, negara di bawah langkah-langkah mencegah virus corona. Membuat perbatasan tertutup, dan akhirnya menghambat aktivitas pasar dan mendorong harga naik.

Dilansir Reuters, Elizabeth Salmon, pelapor khusus PBB yang baru untuk hak asasi manusia di Korea Utara, menyatakan keprihatinannya tentang "dampak yang tidak proporsional" dari aturan Covid-19 negara yang terisolasi itu.

Baca juga: Di Balik Kemesraan Hubungan Rusia dan Korea Utara: Latar Belakang dan Kepentingan Masing-masing

Ini khususnya berdampak perempuan dan anak perempuan.

Salmon sendiri menyelesaikan kunjungan pertamanya ke Korea Selatan sejak menjabat bulan lalu.

Dengan kurangnya akses ke informasi tangan pertama, dia mempresentasikan temuannya dari wawancara dengan pembelot Korea Utara yang baru tiba, pejabat pemerintah dan kelompok sipil.

Perempuan dan anak-anak berjuang untuk memenuhi kuota materi dan tenaga kerja yang diberlakukan oleh lembaga-lembaga, termasuk kelompok perempuan dan sekolah.

Ini karena terbatasnya kegiatan ekonomi setelah negara itu menutup perbatasannya pada awal 2020, kata Salmon.

Baca juga: Paus Fransiskus Minta Diundang ke Korea Utara

"Aktivitas pasar, yang diandalkan para wanita untuk hidup mereka, sangat berkurang karena penutupan perbatasan yang berkepanjangan," katanya dalam konferensi pers.

“Tanpa sumber pendapatan alternatif, mereka tetap wajib menafkahi keluarganya, merawat anggota keluarga yang sakit, termasuk yang berpotensi terjangkit Covid-19, sekaligus memberikan iuran kepada negara,” tambahnya.

Salmon juga mengingatkan ada kemungkinan peningkatan kelaparan, mengutip seorang pembelot yang melaporkan kenaikan harga pangan hingga 700 persen tahun lalu, dengan sekitar 40 persen dari 25 juta penduduk negara itu rawan pangan bahkan sebelum pandemi.

Sebuah laporan PBB yang dirilis minggu ini juga mengatakan langkah-langkah Covid-19 Korea Utara telah memperburuk situasi hak asasi manusianya.

Baca juga: Hubungan Korea Utara dan Donetsk, Wilayah Ukraina yang Diduduki Rusia, Kian Mesra

Salmon, seorang profesor hukum internasional Peru, mengatakan dia fokus pada perempuan dengan tujuan menuntut janji masa lalu Korea Utara untuk meningkatkan hak-hak mereka.

Korea Utara telah berulang kali menolak tuduhan pelanggaran hak asasi manusia dan mengkritik penyelidikan PBB terhadap hak asasi sebagai skema yang didukung AS untuk menggulingkan negara.