Kemenkes Vietman Nyatakan Homoseksualitas Bukan Penyakit

HANOI, KOMPAS.com – Kementerian Kesehatan Vietman menyatakan bahwa homoseksualitas atau ketertarikan sesama jenis maupun mengidentifikasi diri sebagai trangender adalah bukan penyakit.

Kemenkes Vietman bersikap demikian merujuk pada pandangan American Psychiatric Association (APA) dan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO).

“APA dan WHO telah mengonfirmasi bahwa homoseksualitas sama sekali bukan penyakit. Oleh karena itu, homoseksualitas tidak dapat 'disembuhkan' atau perlu 'disembuhkan' dan tidak dapat diubah dalam cara apa pun," ungkap dokumen Kemenkes Vietnam sebagaimana dikutip dari laman resmi Human Rights Watch (HRW) pada Senin (22/8/2022).

Baca juga: 40 Pekerja Paksa di Kamboja Kabur Berenang ke Vietnam karena Tidak Dibayar

Mengadopsi standar kesehatan global, Vietnam telah mengusulkan pengakuan hak-hak LGBTQ+ dalam kebijakannya pada 3 Agustus.

Pemerintah Vietman dilaporkan telah mengirim arahan itu kepada departemen kesehatan provinsi dan kotamadya di seluruh negara.

Pengumuman resmi tersebut lantas dirilis di portal informasi online Pemerintah Vietnam pada 8 Agustus.

Pengumuman itu menyatakan bahwa Menteri Kesehatan Vietnam telah menerima informasi bahwa beberapa perusahaan kesehatan mengklaim menawarkan “penyembuhan” untuk homoseksualitas.

Phong Vuong sedang mempersiapkan peluncuran kampanye advokasi untuk legalisasi pernikahan gay ketika dia mendengar bahwa pemerintah telah memutuskan bahwa homoseksualitas adalah “bukan penyakit”.

Baca juga: Batas Negara Vietnam

Berdasarkan hal ini dan mengutip penghapusan homoseksualitas dan transgender dari WHO dari Klasifikasi Penyakit Internasional, selanjutnya menguraikan lima pedoman utama untuk sistem kesehatan.

Ini termasuk, pendidikan harus diperkuat sehingga semua penyedia medis memiliki pengetahuan yang benar tentang LGBT dan bahwa queer harus diperlakukan sama di lingkungan medis.

Selain itu, identitas LGBTQ tidak dapat diperlakukan sebagai penyakit, sementara perawatan paksa dilarang dan layanan kesehatan mental hanya dapat diberikan oleh pakar orientasi seksual dan identitas gender.

Terakhir, pengawasan dan pemeriksaan fasilitas medis harus ditingkatkan.

Sikap Pemerintah Vietnam ini dilaporkan tidak semata-mata muncul.

Para aktivis yang selama ini menggencarkan advokasi berkelanjutan untuk hak-hak LGBTQ+ telah mengajukan petisi terkait pada November 2021.

Mereka meminta WHO Vietnam menegaskan bahwa identitas LGBTQ+ bukanlah penyakit.

Baca juga: Singapura Cabut UU Kriminalisasi Seks Kaum Gay