Giliran Catatan Pajak Trump Jadi Sasaran Penyelidikan Setelah Rumahnya Digeledah

SOUTH CAROLINA, KOMPAS.com - Pengadilan banding Federal Amerika Serikat (AS) memutuskan bahwa komite kongres memiliki hak untuk menilik pengembalian pajak mantan Presiden AS Donald Trump.

Trump berpendapat bahwa permintaan itu terlalu politis, tetapi Pengadilan Banding AS untuk Sirkuit Distrik Columbia menyimpulkan pada Selasa (9/8/2922) bahwa permintaan panel itu konsisten dengan pekerjaan legislatif mereka.

House Ways and Means Committee (Komite Kongres AS) mengatakan pihaknya memperkirakan akan segera menerima pengembalian pajak.

“Ketika komite membuat permintaan yang berada dalam kewenangannya untuk dibuat, yaitu, dalam kekuatan investigasi Kongres, Kementerian (Perbendaharaan) tidak memiliki pilihan selain memberikan informasi tersebut,” bunyi putusan tersebut.

Baca juga: Rumahnya Digerebek FBI, Trump Manfaatkan dengan Galang Donasi Politik

Keputusan itu merupakan kemunduran lain bagi Trump, yang terperosok dalam konflik hukum dan investigasi saat ia mempertimbangkan pencalonan lagi sebagai presiden dalam pemilihan 2024.

Publikasi pajak Trump, akan mengungkapkan detail baru tentang urusan keuangannya.

Keputusan itu muncul satu hari setelah rumah Trump di Mar-a-Lago di Florida digeledah oleh FBI.

Komite Kongres AS menggugat untuk memaksa pengungkapan pengembalian pajak Trump pada 2019, tetapi perselisihan itu berlangsung selama 19 bulan setelah Trump meninggalkan pemerintahan.

Menurut Reuters, tidak jelas apakah pengacara Trump akan mengajukan banding atas putusan tersebut ke Mahkamah Agung AS.

Ini adalah hal yang biasa, tetapi tidak diharuskan bagi presiden AS untuk merilis pengembalian pajak mereka. Pada dasarnya ini merupakan sebuah norma yang dimaksudkan untuk mempromosikan transparansi, alasan yang ditolak oleh Trump.

Baca juga: Setelah Gerebek Rumah Trump, FBI Sita Ponsel Sekutunya

Baca juga: FBI Grebek Rumah Trump, Ini 7 Kasus Hukum yang Tengah Dihadapi Mantan Presiden AS

Pengacara mantan presiden berpendapat bahwa panel mencari pengembalian pajak karena alasan politik, tetapi pengadilan menolak argumen tersebut.

"Meskipun ada kemungkinan Kongres mencoba mengancam presiden yang sedang menjabat dengan permintaan invasif setelah meninggalkan pemerintahan, setiap presiden menjabat mengetahui bahwa dia akan tunduk pada undang-undang yang sama seperti semua warga negara lainnya setelah meninggalkan kantor," kata pengadilan.

"Ini adalah fitur republik demokrasi kita, bukan kesalahan."

Pada Senin (8/8/2022), Biro Investigasi Federal (FBI), badan intelijen domestik federal dan badan penegak hukum, menggeledah perkebunan Trump di Mar-a-Lago.

Tindakan itu adalah bagian dari penyelidikan atas dugaan penghapusan catatan kepresidenan Trump dari Gedung Putih, dan merupakan indikasi dari berkembangnya pengawasan yang berfokus pada presiden ke-45 AS itu.