Warga China Marah, Pemerintah Bobol 84 Rumah demi Cari Kontak Dekat Pasien Covid-19

BEIJING, KOMPAS.com - Pihak berwenang di China meminta maaf setelah membobol rumah orang-orang yang kemudian dibawa ke hotel karantina.

Insiden terbaru dari tindakan keras pencegahan Covid-19 China ini telah memicu protes publik yang jarang terlihat.

Baca juga: [POPULER GLOBAL] Turis Terjebak di China akibat Lockdown Dadakan | Gejala Utama Covid-19 Berubah

Media pemerintah mengatakan 84 rumah di sebuah kompleks apartemen di distrik Liwan Guangzhou dibuka paksa, dalam upaya untuk menemukan "kontak dekat" yang bersembunyi di dalam dan untuk mendisinfeksi tempat tersebut.

“Pintu-pintu itu kemudian disegel dan kunci baru dipasang,” lapor surat kabar Global Times sebagaimana dilansir dari Guardian pada Rabu (20/7/2022).

Pemerintah distrik Liwan meminta maaf pada Senin (18/7/2022) atas perilaku "yang semena-mena dan brutal.” Investigasi telah diluncurkan dan "orang-orang yang relevan" akan dihukum berat, kata surat kabar itu.

Pemerintah China telah mempertahankan kebijakan garis keras “nol-Covid” meskipun merasakan peningkatan dampak ekonomi dan gangguan terhadap kehidupan warga.

Sepanjang pandemi, warga China terus menjadi sasaran pengujian dan karantina rutin, bahkan ketika seluruh dunia telah terbuka untuk mencoba hidup dengan virus.

Baca juga: 2.000 Turis Terjebak di Kota Resor China Setelah Lockdown Mendadak Covid-19

Sejumlah kasus polisi dan petugas kesehatan membobol rumah-rumah di seluruh China atas nama tindakan anti-Covid-19 didokumentasikan oleh warga di media sosial.

Beberapa menunjukkan pintu yang telah dirobohkan dan penduduk diancam dengan hukuman, bahkan ketika mereka dinyatakan negatif Covid-19.

BBC melaporkan, banyak yang menyerukan agar mereka yang terlibat ditangkap karena masuk secara ilegal, mengingat pelanggaran itu termasuk dalam hukum pidana China.

Pengguna di jejaring sosial Sina Weibo yang populer menyebut insiden itu "tanpa hukum" dan telah mengunggah bahwa perilaku seperti itu "menginjak-injak hak-hak sipil orang".

"Apakah ini negara yang diatur oleh hukum?" satu orang bertanya.

"Permintaan maaf saja tidak cukup," tambah yang lain.

Pihak berwenang telah mengendalikan kunci rumah atau gedung, untuk mengunci penghuni di mana kasus telah terdeteksi, penghalang baja didirikan untuk mencegah mereka meninggalkan kompleks mereka dan jeruji besi dilas di pintu.

Baca juga: Korea Utara Umumkan Hampir Akhiri Krisis Akibat Wabah Covid-19

Perlakuan berbeda di ibu kota

Para pemimpin Partai Komunis China melakukan kontrol ketat atas pemerintah, polisi, dan kendali kontrol sosial.