Inflasi Melonjak 60 Persen, Sri Lanka Akan Berhenti Cetak Uang

KOLOMBO, KOMPAS.com – Sri Lanka akan berhenti mencetak uang sepenuhnya guna mengendalikan harga komoditas yang melambung sangat cepat.

Hal tersebut disampaikan Perdana Menteri Sri Lanka Ranil Wickremesinghe pada Selasa (5/7/2022) di hadapan parlemen.

Dilansir Arab News, Wickremesinghe menuturkan bahwa inflasi di Sri Lanka diperkirakan mencapai 60 persen tahun ini.

Baca juga: Perdana Menteri Mengaku Sri Lanka Bangkrut, Peringatkan Krisis Akan Terus Berlanjut hingga 2023

Sri Lanka saat ini sedang berjuang melawan krisis ekonomi terburuknya dalam beberapa dekade terakhir.

Negara berbenduduk 22 juta jiwa tersebut tidak mampu membayar impor penting selama berbulan-bulan karena cadangan devisanya habis yang disebabkan salah urus ekonomi dan akibat pandemi Covid-19 yang menghantam sektor pariwisata.

Kekurangan bahan bakar, makanan, dan obat-obatan yang ekstrem telah menyebabkan banyak layanan tutup, memicu aksi protes berskala besar yang telah berlangsung sejak Maret.

Sri Lanka juga terpaksa menutup sekolah dan berhenti menyediakan bahan bakar, kecuali untuk layanan penting.

Baca juga: Krisis Sri Lanka Diyakini Bisa Membaik dalam 18 Bulan, Ini Rencana Pemerintahnya

“Rencana kami adalah mengendalikan inflasi. Pada akhir tahun ini, inflasi akan meningkat hingga 60 persen,” kata Wickremesinghe kepada anggota parlemen.

“Pada 2023, kita harus mencetak uang dengan sejumlah pembatasan. Tetapi pada akhir 2024, kami berniat untuk berhenti mencetak uang sepenuhnya,” sambung Wickremesinghe.

Wickremesinghe mengumumkan langkah-langkah tersebut setelah pembicaraan bailout dengan Dana Moneter Internasional (IMF) pekan lalu.

Wickremesinghe, yang baru menjabat perdana menter pada Mei, menuturkan bahwa rencana itu bertujuan untuk mengurangi tingkat inflasi antara 4 dan 6 persen pada 2025.

Baca juga: Kondisi Sri Lanka Terkini, Perantau Diminta Kirim Uang untuk Beli BBM

Rencana menghentikan pencetakan uang sesuai dengan harapan IMF.

“IMF tidak akan suka mencetak uang. Jika mereka harus mematuhi IMF, pencetakan uang kertas baru harus dihindari,” kata Murtaza Jafferjee, ekonom sekaligus ketua lembaga think tank Advocata Institute yang berbasis di Kolombo, mengatakan kepada Arab News.

“Mencetak uang berarti bank sentral mendanai pemerintah. Di bawah perjanjian IMF kita harus memberlakukan undang-undang moneter baru yang akan membatasi pendanaan pemerintah sehingga secara otomatis akan berhenti,” sambung Jafferjee.

Baca juga: Kenapa Sri Lanka Krisis BBM dan Bangkrut? Begini Ceritanya...