Uzbekistan Ricuh, Status Darurat di Wilayah Otonomi yang Dilanda Demo

KARAKALPAKSTAN, KOMPAS.com - Kerusuhan Uzbekistan membuat pemerintah memberlakukan keadaan darurat di wilayah otonomi Karakalpakstan yang dilanda demo pada Minggu (3/7/2022).

Sementara itu, saksi mata mengatakan kepada kantor berita AFP bahwa polisi membubarkan unjuk rasa anti-pemerintah pada malam kedua di kota pusat administrasi Nukus.

Presiden Uzbekistan Shavkat Mirziyoyev mengunjungi wilayah itu untuk kali kedua dalam upaya untuk menenangkan krisis.

Baca juga: Kirgistan dan Uzbekistan Baku Tembak di Perbatasan, 3 Tewas

Ribuan orang turun ke jalan pada Jumat (1/7/2022), menekan Mirziyoyev karena rancangan amandemen konstitusi yang dinilai akan melemahkan otonomi republik.

Akses internet di wilayah tersebut saat ini dibatasi, tetapi sebagian besar video yang diunggah melalui aplikasi Telegram menimbulkan kekhawatiran tindakan keras aparat keamanan menyebabkan banyak orang tewas.

Otoritas Uzbekistan tidak menyebutkan adanya korban sejauh ini, dan anggota parlemen Bobur Bekmurodov mengeluhkan munculnya provokasi ketika netizen Twitter membagikan video pria berseragam berjalan di jalan yang tertutup cairan merah.

"Teman-teman yang terkasih, tolong jangan menjadi bagian dari provokasi yang tidak tahu malu ini. Periksa informasinya. Ini hanya merah warna air. Tolong, bagikan kebenaran!" imbaunya dikutip dari AFP.

Besarnya demo Uzbekistan pada Jumat (1/7/2022) belum pernah terjadi sebelumnya di Karakalpakstan dan mungkin negara itu sendiri.

Sebelumnya, pada 2005 lebih dari 170 orang tewas dalam kerusuhan di kota Andijan.

Baca juga: Profil Shavkat Mirziyoyev, Presiden Uzbekistan

Polisi pada Sabtu (2/7/2022) mengatakan, mereka telah menahan para penyelenggara kerusuhan tetapi tidak menyebutkan berapa jumlahnya.

Karakalpakstan adalah wilayah miskin yang namanya diambil dari bangsa Karakalpak.

Mereka dulu mendominasi kota-kota seperti Nukus, tetapi sekarang menjadi minoritas secara keseluruhan di wilayah barat yang berpenduduk dua juta orang.

Kantor pers Mirziyoyev pada Sabtu (2/7/2022) malam berkata, presiden sudah bertemu dengan anggota parlemen Karakalpakstan dan berjanji pasal-pasal konstitusi mengenai wilayah tersebut tidak berubah berdasarkan pendapat yang dikemukakan oleh penduduk Karakalpakstan.

Perubahan yang diusulkan pemerintah membuat marah warga, seperti rencana menghapus hak konstitusional republik otonom untuk memisahkan diri dari Uzbekistan melalui referendum.

Satu amandemen yang akan tetap di RUU adalah masa jabatan presiden diperpanjang menjadi tujuh tahun, yang secara langsung menguntungkan Mirziyoyev.

Presiden berusia 64 tahun itu mengalahkan lawan-lawannya untuk mengamankan masa jabatan lima tahun kedua pada Oktober 2021.

Baca juga: Terbang Ilegal, Pesawat Militer Afghanistan Jatuh di Uzbekistan