Aturan PBB Berubah: AS, China, Rusia, Perancis, dan Inggris Tak Bisa Pakai Hak Veto Sembarangan

JENEWA, KOMPAS.com - Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa yang beranggotakan 193 negara mencapai konsensus untuk mengadopsi resolusi yang mewajibkan lima anggota tetap Dewan Keamanan memberikan alasan atas penggunaan hak veto mereka.

Dorongan untuk reformasi, yang disambut dengan tepuk tangan di forum itu, dihidupkan kembali oleh invasi Rusia ke Ukraina.

Baca juga: Imbas Invasi Rusia ke Ukraina, PBB Bahas Pembatasan Hak Veto di Dewan Keamanan

Langkah itu dimaksudkan untuk membuat pemegang hak veto Amerika Serikat, China, Rusia, Perancis dan Inggris "membayar harga politik yang lebih tinggi", ketika mereka menggunakan hak veto untuk menjatuhkan resolusi Dewan Keamanan, kata seorang duta besar yang meminta untuk tetap anonim sebagaimana dilansir Al Jazeera pada Selasa (27/4/2022).

Masih belum jelas apakah aturan ini dapat membuat lima anggota tetap menggunakan vetonya lebih sedikit atau lebih banyak.

Pasalnya, mereka dapat mengusulkan teks kontroversial, yang diketahui akan mendapat veto dari saingannya. Dengan maksud hanya untuk memaksakan pembenaran pendiriannya secara publik.

Aturan baru ini menetapkan bahwa Majelis Umum akan diadakan dalam waktu 10 hari kerja setelah veto, "untuk mengadakan debat tentang situasi di mana veto itu diberikan", menurut teks resolusi Liechtenstein yang usulannya pertama kali dicetuskan lebih dari dua tahun lalu ini.

Majelis Umum tidak diharuskan untuk mengambil atau mempertimbangkan tindakan apa pun, tetapi diskusi tersebut dapat menempatkan pemegang hak veto di pusat perhatian, dan memberikan kesempatan banyak negara lain untuk didengar.

Baca juga: Veto Rusia dalam Resolusi PBB tentang Perubahan Iklim Dianggap Kontroversial

Hampir 100 negara bergabung dengan resolusi Liechtenstein dalam mensponsori bersama reformasi tersebut, termasuk AS, Inggris, dan Perancis – dukungan yang cepat yang menyebabkan kejutan luas di PBB.

Baik Rusia maupun China tidak termasuk di antara sponsor. Seorang diplomat dari salah satu dari dua negara, yang meminta untuk tidak disebutkan namanya, mengkritik langkah itu, dengan mengatakan itu akan "membagi" PBB lebih jauh.

'Tidak diarahkan ke Rusia'

Aturan baru ini akan "menciptakan prosedur baru", kata duta besar Liechtenstein Christian Wenaweser, yang bersikeras bahwa proposal itu "tidak menentang siapa pun".

“Itu tidak ditujukan terhadap Rusia,” katanya, terlepas dari kenyataan bahwa kebangkitan kembali proposal itu terjadi karena Dewan Keamanan PBB terbukti tidak mampu mengutuk invasi Rusia ke Ukraina karena hak veto Moskwa.

Dari sudut pandang AS, Rusia telah menyalahgunakan hak vetonya selama dua dekade dan naskah yang diusulkan dimaksudkan untuk memperbaiki situasi.

Baca juga: Putin: PBB Akan Mati jika Hak Veto Dewan Keamanan Dicabut

Wenaweser mengatakan teks itu bertujuan untuk "mempromosikan peran (PBB), untuk mempromosikan multilateralisme dan untuk mempromosikan suara kita semua yang bukan pemegang hak veto dan yang tidak berada di Dewan Keamanan dalam masalah perdamaian dan keamanan internasional" .

Teks tersebut tidak mengikat dan tidak ada yang menghalangi negara yang telah menggunakan hak vetonya untuk menolak menjelaskan tindakannya kepada Majelis Umum.

Namun penerapannya “akan menjelaskan” penggunaan hak veto dan “pemblokiran” di dalam Dewan Keamanan, kata seorang duta besar dengan syarat anonim.