Dampak Bentrok di Masjid Al-Aqsa, Partai Islam Raam Mundur Sementara dari Parlemen Israel

TEL AVIV, KOMPAS.com - Partai Islam Raam mundur sementara dari pemerintahan koalisi Perdana Menteri Israel Naftali Bennett pada Minggu (17/4/2022), menanggapi bentrok di masjid Al Aqsa.

Bennett diangkat menjadi PM Israel pada Juni 2021 setelah berusaha keras menyatukan koalisi. Upayanya mampu menggulingkan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dengan mayoritas tipis 61 kursi dari 120 kursi Knesset (parlemen Israel).

Namun, Pemerintah Israel kehilangan mayoritas itu awal bulan ini ketika seorang anggota Knesset yang berhaluan keras mundur karena keputusan pemerintah mengizinkan distribusi roti beragi di rumah sakit selama Paskah, sesuai keputusan mahkamah agung baru-baru ini yang membatalkan larangan selama bertahun-tahun.

Baca juga: Kenapa Masjid Al-Aqsa Diperebutkan Israel dan Palestina, Ini Sejarahnya

Koalisi campuran dari sayap kiri, nasionalis Yahudi garis keras, dan partai-partai agama serta Raam itu kemudian hanya memiliki 60 kursi, sama dengan oposisi.

Selanjutnya pada Minggu (17/4/2022) malam, partai Raam--yang menduduki empat kursi dalam koalisi Bennett--mengatakan, pihaknya menangguhkan dukungannya dua hari setelah bentrokan antara polisi dan demonstran Palestina di kompleks masjid Al Aqsa Yerusalem menyebabkan 150 orang terluka.

"Jika pemerintah melanjutkan langkahnya terhadap rakyat Yerusalem, kami akan mengundurkan diri sebagai sebuah blok," katanya dikutip dari AFP.

Baca juga:

• Bentrok Al-Aqsa Terkini: Polisi Israel Usir Ratusan Pedemo Palestina, 10 Orang Terluka
• Polisi Israel Kembali Masuki Kompleks Masjid Al-Aqsa, Tangkap Warga Palestina
• 152 Warga Palestina Luka akibat Bentrokan di Masjid Al-Aqsa

Penarikan partai dari pemerintahan Bennett tidak akan langsung berdampak pada Pemerintah Israel, karena Knesset sedang dalam masa reses hingga 5 Mei.

Sumber-sumber mengatakan kepada AFP bahwa Bennett akan berusaha menenangkan situasi.

Koalisi Bennett tetap dapat memerintah dengan 60 kursi, tetapi akan sulit meloloskan undang-undang baru.

Akan tetapi jika anggota lain meninggalkan koalisi, Knesset dapat mengajukan mosi tidak percaya dan mengadakan pemungutan suara lagi untuk pemilihan parlemen kelima dalam empat tahun.

Baca juga: Kiprah Raam, Partai Islam di Israel yang Buat Kejutan di Pemilu