Sikap Jepang Soal Seruan Boikot KTT G20 jika Rusia Hadir

TOKYO, KOMPAS.com - Jepang buka suara soal seruan boikot KTT G20 dari negara-negara Barat jika perwakilan Rusia hadir atau ikut serta.

Menteri Keuangan Jepang Shunichi Suzuki pada Jumat (15/4/2022), menyatakan bahwa Jepang akan menghadiri pertemuan para menteri keuangan G20 pada minggu depan, ketika negara-negara Barat menyerukan pengusiran Rusia dari forum dan sesi boikot di mana Moskwa diwakili.

"Pemerintah Jepang tidak dalam posisi untuk menanggapi partisipasi masing-masing negara," kata Suzuki dalam konferensi pers ketika ditanya tentang rencana Rusia untuk bergabung dalam forum online, dilansir dari Reuters.

Baca juga: Negara Barat Ancam Boikot KTT G20, Upaya Lobi Indonesia Diragukan Berhasil

Sebelumnya, tuan rumah G20 Indonesia mengatakan pada Kamis (14/4/2022), bahwa Menteri Keuangan Rusia Anton Siluanov telah mengonfirmasi bahwa dirinya berencana untuk menghadiri pertemuan para menteri keuangan dan gubernur bank sentral dari Kelompok 20 ekonomi utama minggu depan.

Pejabat Kementerian Keuangan Indonesia Wempi Saputra juga mengatakan dalam briefing bahwa Indonesia sedang mempertimbangkan apakah akan mengundang Ukraina ke pertemuan, yang akan diadakan pada 20 April di Washington untuk membahas dampak konflik di Ukraina terhadap kondisi ekonomi global.

Pekan lalu, Menteri Keuangan AS Janet Yellen mengatakan Amerika Serikat akan memboikot beberapa pertemuan G20 jika pejabat Rusia muncul.

Menteri Keuangan Jerman Christian Lindner telah menyerukan penolakan segala bentuk kerjasama dengan Rusia di G20. 

"Pertemuan G20 mendatang adalah konferensi yang sangat penting untuk membahas berbagai masalah ekonomi global, termasuk kenaikan harga pangan dan energi karena invasi Rusia ke Ukraina, di mana partisipasi menteri keuangan dan gubernur bank sentral masing-masing negara pada dasarnya diharapkan," kata Suzuki.

Sementara itu, Suzuki menyampaikan, Jepang akan mengambil langkah-langkah yang tepat dalam kerja sama erat dengan sekutu G7 dan negara tuan rumah Indonesia.

Hal ini merujuk pada pernyataan para pemimpin G7 bulan Maret yang mengatakan bahwa platform internasional tidak boleh melanjutkan hubungan dengan Rusia dalam cara bisnis seperti biasa.

Baca juga: PM Kanada Tolak Keras Kehadiran Putin di KTT G20, Mengaku Sudah Tukar Pikiran dengan Jokowi