Rp 5,7 Triliun dalam Bentuk Kripto Dicuri Peretas Korea Utara Sepanjang 2021

WASHINGTON DC, KOMPAS.com - Peretas Korea Utara mencuri mata uang kripto (cryptocurrency) senilai sekitar 400 juta dollar AS (Rp 5,7 triliun) melalui serangan siber pada outlet mata uang digital tahun lalu, demikian dikatakan platform data blockchain Chainalysis pada Kamis (13/1/2022).

Pyongyang berada di bawah berbagai sanksi internasional atas pengembangan bom atom dan rudal balistiknya. Namun, para analis mengatakan, Korea Utara juga telah membangun kemampuan dunia maya.

Baca juga: Korea Utara Giliran Uji Coba Tembak Rudal dari Kereta Api di Tengah Meningkatnya Ketegangan dengan AS

Ribuan tentara peretas Korea Utara yang terlatih telah berhasil mengekstraksi keuangan untuk mendanai program senjata negara.

Pada 2021, para peretas meluncurkan tujuh serangan pada platform kripto, mengekstraksi aset dari "dompet 'panas' yang terhubung ke internet", dan memindahkannya ke akun yang dikendalikan Korea Utara, menurut Chainalysis.

"Begitu Korea Utara mendapatkan kendali atas dana tersebut, mereka memulai proses pencucian yang hati-hati untuk menutupi dan menguangkannya," kata Chainalysis dalam sebuah laporan yang diterbitkan di situsnya melansir AFP.

"Taktik dan teknik kompleks ini telah membuat banyak peneliti keamanan menggolongkan aktor siber Republik Rakyat Demokratik Korea (DPRK) sebagai ancaman terus-menerus yang canggih."

Laporan tersebut menyoroti kebangkitan Lazarus Group, yang menjadi terkenal pada 2014, ketika dituduh meretas Sony Pictures Entertainment sebagai balas dendam untuk "The Interview," sebuah film satir yang mengejek pemimpin Kim Jong Un.

Baca juga: 5 Pejabat Korea Utara Kena Sanksi AS Setelah Uji Coba Rudal

"Sejak 2018, Lazarus Group mencuri dan mencuci sejumlah besar mata uang virtual setiap tahun, biasanya lebih dari 200 juta dollar AS (Rp 2,8 triliun)."

Para peretas juga menargetkan beragam mata uang kripto, dengan Bitcoin, mata uang digital terbesar di dunia, yang hanya menyumbang seperempat dari aset yang dicuri.

“Berkembangnya variasi cryptocurrency yang dicuri telah meningkatkan kompleksitas operasi pencucian cryptocurrency DPRK,” kata Chainalysis.

Program siber Korea Utara dimulai setidaknya pada pertengahan 1990-an. Akan tetapi, sejak itu, programnya berkembang menjadi unit perang siber berkekuatan 6.000 orang, yang dikenal sebagai Bureau 121.

Unit itu beroperasi di beberapa negara termasuk Belarusia, China, India, Malaysia, dan Rusia, menurut laporan militer Amerika Serikat (AS) pada 2020.

AS memberlakukan sanksi baru terhadap Korea Utara minggu ini, menyusul apa yang disebut Pyongyang sebagai uji coba rudal hipersonik pada 5 dan 11 Januari.

Pada Jumat (13/1/2022) pejabat Korea Selatan dan Jepang mengatakan, Korea Utara menembakkan proyektil tak dikenal ke arah timur dalam uji coba senjata ketiga yang dicurigai hanya dalam waktu seminggu.

Baca juga: Korea Utara Diklaim Tembakkan Proyektil Tak Dikenal ke Laut, Mirip Rudal Balistik