Jepang dan China Sepakat Buat Hotline Komunikasi pada Akhir 2022

TOKYO, KOMPAS.com - Para menteri pertahanan Jepang dan China pada Senin (27/12/2021) sepakat untuk membentuk hotline komunikasi bersama pada akhir 2022, menurut rilis berita dari Kementerian Pertahanan Jepang, di tengah ketegangan antara tetangga Asia Timur ini.

Kementerian Pertahanan China mengonfirmasi perjanjian hotline dalam sebuah pernyataan tanpa memberikan tanggal implementasinya.

Baca juga: Mantan PM Shinzo Abe: Jepang dan AS Tidak Bisa Diam jika China Serang Taiwan

Kesepakatan itu dicapai selama konferensi video dua jam antara Nobuo Kishi dari Jepang dan Wei Fenghe dari China, terkait Taiwan dan masalah di laut China Timur dan Selatan, melansir CNN pada Selasa (28/12/2021).

Para menteri membahas perbedaan-perbedaan itu selama pertemuan tersebut, termasuk klaim mereka atas rangkaian pulau berbatu yang tidak berpenghuni di Laut China Timur. Wilayah itu dikendalikan oleh Jepang, tetapi diklaim China sebagai wilayah kedaulatannya.

Jepang mengelola pulau-pulau itu, yang dikenal sebagai Senkaku di Jepang dan Diaoyu di China sejak 1972. Tetapi ketegangan di wilayah yang lokasinya 1.200 mil (1.900 kilometer) barat daya Tokyo itu, telah mendidih selama bertahun-tahun.

China mengirimkan kapal-kapal pemerintah, termasuk kapal penjaga pantai ke gugus pulau tersebut, dengan frekuensi yang semakin meningkat.

Langkah itu bagi Jepang dipandang sebagai tantangan bagi kedaulatannya yang diakui secara internasional atas pulau-pulau tersebut.

Baca juga: Jaga Keamanan Ekonomi, UU Baru Jepang Atur Penyimpanan Paten Rahasia

"Menteri Kishi menyampaikan bahwa Jepang menentang upaya perubahan sepihak ke status quo dengan paksaan, dan bahwa Jepang memiliki keprihatinan besar terhadap tindakan tersebut," tulis pernyataan dari Kementerian Pertahanan Jepang yang dirilis setelah pertemuan para menteri.

Pernyataan itu secara spesifik menyinggung peristiwa seperti kegiatan oleh Tentara Pembebasan Rakyat dan kapal Penjaga Pantai China.

Sementara itu, dalam sebuah pernyataan setelah pertemuan tersebut China mempertahankan klaim kedaulatannya atas pulau-pulau tersebut.

"China akan dengan tegas menjaga kedaulatan teritorial dan hak serta kepentingan maritimnya. Kedua belah pihak harus fokus pada kepentingan keseluruhan hubungan bilateral dan berusaha untuk menjaga stabilitas di Laut China Timur," demikian rilis Kementerian Pertahanan China.