Wapres AS Kamala Harris Berkomentar tentang Demokrasi dan Taliban

WASHINGTON DC, KOMPAS.com - Wakil Presiden Kamala Harris tampaknya salah bicara selama wawancara yang ditayangkan pada Minggu (26/12/2021).

Saat itu dia menjawab bahwa "demokrasi" adalah tantangan keamanan nasional terbesar yang dihadapi AS.

Selama wawancara di CBS News “Face the Nation”, pembawa acara Margaret Brennan bertanya kepadanya tentang satu-satunya ancaman keamanan nasional yang membuatnya terjaga di malam hari dengan rasa khawatir.

Baca juga: Kamala Harris Jadi Perempuan Pertama yang Mendapat Kekuasaan Presiden AS Meski Singkat

“Terus terang, salah satunya adalah demokrasi kita. Saya kira tidak ada pertanyaan di benak orang-orang yang ahli kebijakan luar negeri bahwa tahun 2021 bukan tahun 2000,” kata Harris.

“Dan kita memulai era baru di mana ancaman terhadap bangsa kita mengambil banyak bentuk. Termasuk ancaman otokrasi mengambil alih dan memiliki pengaruh besar di seluruh dunia,” tambahnya.

Kemudian dalam wawancara, dia mengklarifikasi komentarnya sebelumnya, dengan mengatakan ada kebutuhan untuk “memperjuangkan integritas demokrasi kita.”

Baca juga: Wapres AS Kamala Harris Jarang Disorot, Apa Saja yang Dilakukannya?

Dalam wawancara, Harris juga berbicara tentang perlunya Senat untuk meloloskan undang-undang hak suara.

Harris juga menolak untuk bertanggung jawab atas bencana seputar penarikan militer AS dari Afghanistan pada Agustus, alih-alih menyalahkan pemerintahan Trump karena menandatangani perjanjian dengan Taliban.

Dia mengatakan akan “mendukung penuh” keputusan Presiden Biden untuk mengakhiri perang 20 tahun negara itu di Afghanistan dengan mengeluarkan pasukan AS.

“Kami dibebani dengan tanggung jawab itu berdasarkan kesepakatan antara Amerika Serikat dan Taliban,” lanjutnya.

Baca juga: Kamala Harris Ingatkan PM India Demokrasi di Seluruh Dunia Berada di Bawah Ancaman

Harris juga mengklaim pemerintahan Biden harus mematuhi kesepakatan yang dibuat oleh mantan Presiden Donald Trump atau mengambil risiko kelanjutan dari perang terpanjang Amerika itu.

"Kami membuat keputusan bahwa jika kami melanggar kesepakatan, situasinya akan berbeda saat ini," kata wakil presiden itu.