SOMALIA, KOMPAS.com - Krisis politik yang telah berlangsung lama di Somalia meningkat pada Senin (27/12/2021).
Ini terjadi ketika Presiden Somalia Mohamed Abdullahi Mohamed mengumumkan bahwa dia telah menskors Perdana Menteri Mohamed Hussein Roble.
Pengumuman itu muncul sehari setelah keduanya berdebat tentang persiapan pemilu Somalia yang lamban.
Baca juga: Senjata yang Dipasok Iran Diselundupkan dari Yaman ke Somalia
Dalam perdebatan, Roble turut menuduh Presiden Mohamed Abdullahi Mohamed telah menyabotase pemilihan.
Perseteruan terbaru antara Mohamed dan Roble dikhawatirkan oleh sejumlah pihak akan menganggu stabilitas Somalia yang tengah berjuang untuk menyelenggarakan pemilihan umum dan memerangi pemberontakan jihadis.
Pada Senin, kantor Farmajo, panggilan akrab Mohamed, mengatakan bahwa presiden telah memutuskan untuk menangguhkan Perdana Menteri Somalia Mohamed Hussein Roble dan menghentikan kekuasaannya.
Kanto Presiden mengaitkan Roble dengan tindakan korupsi, menuduhnya mencampuri penyelidikan kasus perampasan tanah.
Tetapi Roble membalas atau tidak terima. Dia menuduh Farmajo berusaha mengambil alih jabatan perdana menteri dengan paksa dalam tindakan yang melanggar konstitusi dan hukum negara.
Baca juga: Profil Mohamed Abdullahi Mohamed, Presiden Somalia
"Perdana menteri ... berkomitmen untuk tidak dihalangi oleh siapa pun dalam memenuhi tugas nasionalnya untuk memimpin negara menuju pemilihan umum yang membuka jalan bagi transfer kekuasaan secara damai," kata pernyataan yang dikeluarkan oleh kantor Roble, sebagaimana dikutip dari Kantor Berita AFP, Senin.
Meskipun kehadiran militer meningkat di sekitar kantor perdana menteri, Roble masih bisa memasuki tempat itu, sehari setelah Farmajo menarik mandatnya untuk menyelenggarakan pemilihan dan menyerukan pembentukan komite baru untuk "memperbaiki" kekurangannya.
Kedua pria itu saling tuding dalam beberapa hari terakhir, dengan Roble menuduh bahwa Farmajo tidak ingin mengadakan pemilihan yang kredibel.
Farmajo pada gilirannya menuduh Roble mencoba memengaruhi penyelidikan skandal yang melibatkan tanah milik Tentara Nasional Somalia setelah perdana menteri memecat menteri pertahanan dan menggantikannya pada Minggu (26/12/2021).
"Perdana Menteri telah menekan Menteri Pertahanan untuk mengalihkan penyidikan kasus perampasan tanah publik itu," demikian keterangan kantor Farmajo, Senin.
Baca juga: Bom Bunuh Diri Guncang Ibu Kota Somalia, 7 Orang Tewas
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.