AS dan PBB Kutuk Militer Myanmar yang Dilaporkan Bunuh dan Bakar 11 Penduduk Desa

WASHINGTON DC, KOMPAS.com – Amerika Serikat (AS) dan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengutuk tindakan militer Myanmar yang dilaporkan telah menangkap dan membunuh 11 penduduk desa, termasuk anak-anak di wilayah tengah yang tengah bergolak.

Pernyataan Departemen Luar Negeri dan Sekjen PBB muncul ketika media lokal dan penduduk mengatakan bahwa tentara menangkap 11 orang dari desa Dontaw di wilayah Sagaing menyusul serangan ranjau dan bom terhadap konvoi militer sehari sebelumnya

Juru bicara Kementerian Luar Negeri AS, Ned Price, mengatakan pada Kamis (9/12/2021) bahwa AS "marah" dengan adanya laporan bahwa militer Myanmar menangkap dan membunuh 11 orang di wilayah barat laut Sagaing.

Baca juga: Junta Myanmar Kurangi Hukuman Penjara Aung San Suu Kyi Menjadi 2 Tahun

"Kami marah dengan laporan yang kredibel dan memuakkan bahwa militer Burma mengikat 11 penduduk desa di barat laut Burma dan membakar mereka hidup-hidup," kata Ned Price dikutip dari Kantor Berita AFP, Jumat (10/12/2021).

Tapi, Junta Myanmar yang telah merebut kekuasaan dalam kudeta menggulingkan pemerintah Aung San Suu Kyi 10 bulan lalu, membantah klaim tersebut.

Surat kabar Global New Light of Myanmar yang didukung negara mengatakan pada Jumat bahwa laporan itu adalah "berita palsu" dan bukti dari konspirasi oleh koneksi lokal dan internasional.

Dilansir dari Reuters, Jumat, rekaman video yang menunjukkan mayat-mayat yang terbakar di salah satu desa di Myanmar oleh Junta Militer Myanmar telah beredar di media sosial dan gambar-gambarnya dipublikasikan oleh beberapa media termasuk portal berita Myanmar Now.

Baca juga: Aung San Suu Kyi Dipenjara 4 Tahun, PBB: Persidangan Palsu, Bermotif Politik

Lokasi kejadiannya adalah di sebuah desa di Sagaing, daerah yang telah menjadi saksi pertempuran sengit antara pasukan keamanan dan milisi yang dibentuk oleh penentang kekuasaan militer.

Beberapa penduduk mengatakan beberapa korban masih hidup ketika dibakar.

Menlu AS, Price mengulangi seruan Washington agar militer Myanmar mengakhiri penggunaan kekerasan dan membebaskan warga yang ditahan secara tidak adil sejak para jenderal merebut kekuasaan dalam kudeta 1 Februari.