PM Kepulauan Solomon Tolak Tekanan untuk Mengundurkan Diri Setelah Kerusuhan

HONIARA, KOMPAS.com -  Kepulauan Solomon Manasseh Sogavare menentang tekanan untuk mengundurkan diri setelah kerusuhan besar terjadi di negaranya. 

PM Kepulauan Solomon tersebut berdalih kerusuhan yang terjadi di ibu kota telah diatur oleh beberapa orang dengan "niat jahat" menggulingkannya.

"Sangat jelas bahwa peristiwa baru-baru ini direncanakan dengan baik dan diatur untuk mencopot saya sebagai perdana menteri karena alasan yang tidak berdasar," kata PM Sogavare pada Minggu (28/11/2021).

Baca juga: Kerusuhan di Kepulauan Solomon Mereda, Warga Gotong Royong Bersihkan Jalan

"Saya ingin menunjukkan kepada bangsa bahwa pemerintah sepenuhnya berniat dan tidak ada yang akan menggerakkan kita. Kita harus dan tidak akan pernah tunduk pada niat jahat segelintir orang," lanjutnya, seperti yang dilansir pada AFP pada Minggu (28/11/2021).

Banyak penduduk negara Kepulauan Solomon berpenduduk 800.000 orang itu percaya bahwa pemerintah mereka korup dan terikat pada Beijing serta kepentingan asing lainnya.

Para pengunjuk rasa telah menyalurkan kemarahan mereka secara langsung pada Sogavare dan pemerintahannya.

Massa berusaha untuk membakar parlemen dan kediaman pribadi perdana menteri ketika polisi menembakkan gas air mata dan tembakan peringatan.

Beberapa area di ibu kota juga diibakar oleh massa. Sogavare telah menyalahkan 3 hari kerusuhan itu pada beberapa orang yang dianggap tidak bermoral karena menyesatkan orang lain dengan informasi palsu.

Baca juga: Ditemukan 3 Mayat Hangus dalam Kerusuhan di Kepulauan Solomon

"Kita harus dan tidak akan pernah tunduk pada niat jahat segelintir orang. Kita harus melawan intimidasi, intimidasi, dan kekerasan," ujar PM Kepulauan Solomon itu.

"Kita berutang ini kepada anak-anak kita dan mayoritas rakyat kita yang tidak dapat membela diri," tambahnya.

Dia mengatakan kekerasan yang berpusat di Chinatown ibu kota, telah menyebabkan kerusakan bernilai 25 juta dollar AS (Rp 360,4 miliar) dan menghancurkan 1.000 pekerjaan dalam ekonomi yang telah diperas oleh dampak pandemi Covid-19.

Sogavare mengatakan pemerintah sedang mengerjakan paket pemulihan untuk membantu bisnis dalam negeri yang jatuh akibat Covid-19.

Perdana menteri mengulangi janji untuk meminta pertanggungjawaban "penghasut" yang tidak dikenal itu.

"Yakinlah bahwa mereka akan menghadapi beban hukum dan penangkapan sudah dilakukan saat penyelidikan berlanjut, dengan lebih banyak penangkapan yang akan menyusul," pungkasnya.

Baca juga: Kerusuhan di Kepulauan Solomon, Australia Kerahkan Polisi dan Pasukan Keamanan