Pembuat Kebijakan Luar Negeri Amerika Serikat

KOMPAS.com – Pandangan hidup Amerika Serikat (AS) dan politik luar negerinya tak lepas dari pragmatisme.

Menurut buku Albertine Minderop berjudul Pragmatisme Sikap Hidup dan Prinsip Politik Luar Negeri Amerika, pragmatisme sangat memengaruhi cara pandang AS.

Pasalnya, hal tersebut berkaitan erat dengan sejarah masa lalunya yang berasal dari berbagai bangsa dan menjunjung tinggi liberalisme.

Baca juga: Politik Luar Negeri Amerika Serikat

Para pembuat kebijakan luar negeri AS

Minderop menambahkan, politik luar negeri AS pada dasarnya dilandasi oleh persepsi pentingnya membina hubungan dengan negara lain demi manfaat yang diperoleh dari hubungan perdagangan.

Namun, penyusunan kebijakan dan politik luar negeri AS tak hanya melibatkan satu pihak.

Beberapa pihak memiliki andil, peran, dan pengaruh dalam politik luar negeri di AS. Berikut para pihak yang membuat kebijakan luar negeri AS.

Baca juga: Standar Ganda Politik Luar Negeri Amerika Serikat

Presiden

Menurut Bambang Cipto dalam Politik dan Pemerintahan Amerika Serikat, Presiden AS adalah salah satu pihak utama dalam pembuatan politik luar negeri AS.

Presiden juga merupakan panglima tertinggi militer AS. Melalui kekuasaan tersebut, Presiden AS memiliki kewenangan menggunakan kekuatan militer dan mengumpulkan informasi intelijen asing.

Oleh Konstitusi AS, presiden menjabat sebagai kepala negara, kepala pemerintahan, panglima tertinggi militer, dan sekaligus kepala diplomat.

Dalam kapasitas tersebut, Presiden AS bertanggung jawab atas pertahanan militer dan kepentingan nasional negara.

Itu termasuk mengumpulkan pasukan militer AS serta menjalankan diplomasi seperti negosiasi perjanjian.

Baca juga: Bentuk Pemerintahan Amerika Serikat, Lembaga Negara hingga Lokal

Selain itu, Presiden AS juga memiliki tugas untuk berurusan langsung dengan isu-isu luar negeri.

Konstitusi AS juga memberikan presiden kuasa untuk membuat perjanjian, menerima duta besar, serta menunjuk duta besar.

Kuasa membuat Presiden AS memiliki hak melakukan kebijakan luar negeri.

Presiden juga bebas untuk bernegosiasi mengenai perjanjian yang akan dibuat. Namun, perjanjian tersebut harus diratifikasi oleh dua pertiga anggota Senat AS.

Baca juga: Penduduk Asli Amerika Serikat