PM Pakistan: Melarang Gadis Afghanistan ke Sekolah Tidak Islami

ISLAMABAD, KOMPAS.com - Perdana Menteri Pakistan Imran Khan menyatakan, melarang gadis Afghanistan ke sekolah adalah tindakan yang tidak Islami.

Dalam wawancara dengan BBC, Khan menuturkan pihaknya mengajukan syarat ke Taliban jika ingin pemerintahannya diakui.

Khan meminta supaya pemerintahan baru yang dipimpin milisi supaya inklusif dan menghormati hak asasi manusia.

Baca juga: Pemimpin Perlawanan Anti-Taliban Lari ke Tajikistan Setelah Taliban Kuasai Lembah Panjshir

Dia juga meminta agar milisi tidak menggunakan Afghanistan sebagai rumah bagi teroris yang hendak mengancam keamanan Pakistan.

Ucapan Khan terlontar setelah pada pekan lalu, Taliban melarang gadis usia SMP untuk kembali ke sekolah.

Berdasarkan aturan yang dibuat kementerian pendidikan, hanya murid putra dan guru pria yang diperbolehkan bersekolah.

Dilansir Rabu (22/9/2021), Khan meyakini milisi akan segera memperbolehkan para gadis untuk mengenyam pendidikan.

"Pendapat bahwa perempuan tidak boleh berpendidikan itu bukanlah Islam. Tidak ada hubungannya dengan agama," kata dia.

Adapun setelah mendapat kecaman internasional, milisi menyatakan mereka akan segera mengizinkan wanita bersekolah.

Juru bicara Zabihullah Mujahid pada Selasa (21/9/2021) berkata, mereka masih merumuskan kebijakan agar wanita bisa kembali sekolah atau bekerja.

"Butuh waktu bagaimana merumuskan kebijakan untuk pekerjaan dan pendidikan. Karena aturan sudah berubah lewat sistem Islam," kata dia.

PM Pakistan sejak 2018 tersebut meminta kepada dunia untuk memberikan Taliban waktu mendapatkan pengakuan mereka.

Khan menegaskan, bisa atau tidaknya negaranya mengakui pemerintahan baru Afghanistan bergantung juga dengan tetangganya.

"Seluruh negara tetangga akan menyoroti bersama perkembangan mereka. Diakui atau tidak itu keputusan kolektif," ujar dia.

Baca juga: Amir Qatar Ingatkan Para Pemimpin Dunia tentang Pentingnya Melanjutkan Dialog Damai dengan Taliban