Rencana Bentukan Pemerintahan Sementara Taliban di Afghanistan, Seperti Apa Itu?

KABUL, KOMPAS.com - Taliban berencana membentuk pemerintahan sementara yang inklusif di Afghanistan setelah kelompok tersebut menggulingkan pemerintah yang didukung Barat pada awal Agustus ini.

Sumber Taliban mengatakan kepada Al Jazeera bahwa pemerintahan sementara Afghanistan akan mencakup para pemimpin dari semua etnis dan latar belakang suku di negara itu.

Hampir puluhan nama sedang dipertimbangkan untuk menjadi bagian dari pemerintahan baru, kata beberapa sumber yang diloansie dari Al Jazeera pada Jumat (27/8/2021).

Durasi pemerintahan sementara tersebut tidak jelas saat ini.

Baca juga: AS Akui Serahkan Daftar Orang Afghanistan yang Membantu Mereka ke Taliban

Keragaman etnis Afghanistan telah menjadi pusat politik dan konflik, dengan tidak ada satu pun kelompok etnis yang menikmati mayoritas keputusan di negara yang berpenduduk 40 juta orang.

Pashtun adalah kelompok etnis terbesar di Afghanistan, membentuk lebih dari 42 persen dari populasi. Komunitas Muslim Sunni yang didominasi berbicara bahasa Pashto dan telah mendominasi politik Afghanistan sejak abad ke-18.

Sumber-sumber Taliban juga mengatakan kepada Al Jazeera bahwa pemerintah sementara akan memiliki "amir-ul momineen" (panglima yang beriman) untuk memimpin Imarah Islam Afghanistan.

Mereka mengatakan dewan kepemimpinan tertinggi telah dibentuk untuk memutuskan bentuk pemerintahan masa depan dan menominasikan menteri.

Kementerian-kementerian utama yang dicalonkan termasuk kehakiman, keamanan dalam negeri, pertahanan, urusan luar negeri, keuangan, informasi, dan penugasan khusus untuk urusan Kabul.

Baca juga: AS Serang Balik ISIS-K, Luncurkan Drone dari Luar Afghanistan

Pendiri Taliban Mullah Baradar berada di ibu kota Kabul, ketika Mullah Mohammad Yaqoob, putra pendiri Taliban Mullah Omar, telah melakukan perjalanan dari Kandahar untuk konsultasi awal tentang pembentukan pemerintah, kata sumber tersebut.

Taliban disebutkan ingin membawa wajah-wajah baru dalam pemerintahan Afghanistan, termasuk putra-putra pemimpin suku Tajik dan Uzbekistan.

Mereka mengatakan Amerika Serikat telah bersikeras untuk membawa beberapa anggota dari pemerintah yang lebih tua, termasuk mantan Presiden Hamid Karzai, dan mantan Kepala Dewan Tinggi Afghanistan untuk Rekonsiliasi Nasional Abdullah Abdullah.

Detail tentang formasi pemerintahan sementara di Afghanistan datang ketika negara yang dilanda perang itu terguncang oleh serangan bom bunuh diri di luar bandara Kaabul pada Kamis malam waktu setempat (26/8/2021).

Serangan bom yang diklam dilakukan oleh ISIS-K, afiliasi ISIS di Afghanistan menewaskan sedikitnyaa 110 orang, termasuk 28 anggota Taliban dan 13 tentara AS.

Baca juga: Bom Bunuh Diri di Kabul Semakin Menambah Kondisi Afghanistan dalam Kegilaan

Sumber Taliban lainnya mengatakan kepada Al Jazeera bahwa kelompok itu tetap berkomitmen pada perjanjian Doha 2020 yang ditandatangani dengan AS, termasuk tidak mengizinkan tanah Afghanistan digunakan untuk melancarkan serangan teror.

Mengenai hak-hak perempuan, sumber Taliban mengatakan perempuan akan diizinkan bekerja di berbagai badan pemerintah seperti yang mereka lakukan di pemerintahan sebelumnya, terutama di sektor kesehatan dan pendidikan.

Sumber itu mengatakan pengadilan khusus akan dibentuk di tingkat lokal untuk memerangi korupsi dan memberi contoh pejabat yang korup.

Sumber Taliban mengatakan upaya sedang dilakukan untuk menghilangkan barikade dan penghalang jalan yang "tidak perlu" di kota-kota, dan bahwa pasukannya di pos pemeriksaan telah diminta untuk bersikap "sopan dan hormat".

Sumber itu mengatakan pemerintah sementara Taliban merencanakan tarif tunggal yang akan berlaku untuk membawa barang masuk ke negara itu, dari titik masuk ke tujuan.

Baca juga: Kisah Gadis Berprestasi Afghanistan yang Khawatirkan Masa Depannya