Kelompok Perlawanan Afghanistan Ingin Kesepakatan Pembagian Kekuasaan dan Pembatasan Hukum Syariah Taliban

KABUL, KOMPAS.com - Pemimpin kelompok perlawanan anti-Taliban di Afghanistan menyerukan perjanjian pembagian kekuasaan yang akan membatasi penyebaran interpretasi hukum Syariah Taliban di seluruh negeri.

Pengambilalihan cepat oleh Taliban telah mengejutkan komunitas internasional. Namun di tengah evakuasi AS yang sedang berlangsung dan runtuhnya pemerintah Afghanistan, satu provinsi masih melakukan perlawanan dan menolak untuk menyerah.

Baca juga: Taliban: Evakuasi Apa pun di Afghanistan Lewat 31 Agustus Adalah Ilegal

Taliban telah mengirim ratusan milisinya untuk mengepung benteng perlawanan terakhir ini, dan berusaha berdialog daripada mengambil risiko perang baru meletus.

Di Panjshir, sebuah lembah yang dibentengi secara alami di utara-tengah Afghanistan, Ahmad Massoud telah mengikuti jejak ayahnya yang terkenal, Ahmad Shah Massoud, menjadi memimpin perlawanan anti-Taliban.

Mendiang Massoud yang dijuluki "singa Panjshir", pada masanya membela provinsi itu tidak hanya dari Taliban selama pengambilalihan terakhirnya 25 tahun lalu, tetapi juga dari Uni Soviet selama perang satu dekade yang berakhir pada 1989.

Kepada Newsweek, saudaranya dan paman Ahmad Massoud, menyampaikan harapan dari kelompoknya di Panjshir untuk pengaturan sistem pemerintahan desentralisasi dengan Taliban.

Panjshir menurutnya,selalu menjadi simbol perlawanan. Bagi selama perlawanan terhadap invasi Rusia, dan juga selama perlawanan terhadap Taliban.

Tapi pada saat ini semua orang, termasuk di Lembah Panjshir, mencoba melihat apakah dapat mencapai kesepakatan damai berdasarkan pembagian kekuasaan.

Baca juga: Biden Sebut Taliban Bantu Proses Evakuasi Warga AS dari Afghanistan

Paman Ahmad Massoud berpendapat, kesepakatan seperti itu akan memberikan rasa hormat tidak hanya untuk Taliban, tetapi juga untuk faksi lain.

“Kami berharap dapat menerapkan sistem desentralisasi sehingga orang yang berbeda seperti Taliban atau non-Taliban dapat hidup dengan nilai-nilai mereka sendiri dimanapun mereka ingin hidup,” kata Ahmad Wali Massoud kepada Newsweek pada Selasa (24/8/2021).

“dan mereka tidak boleh memaksakan nilai-nilai mereka sendiri. pada beberapa orang lain," tambah pria yang pernah menjabat sebagai duta besar Afghanistan untuk Inggris dan sekarang mengepalai Yayasan Massoud keluarganya.

Dia mengatakan semua orang Afghanistan harus dapat hidup dengan cara yang mereka pilih.

"Misalnya, jika Taliban ingin memiliki hukum Syariah Taliban, interpretasi mereka sendiri tentang Syariah, mereka dapat melakukannya di mana orang menerimanya," kata Ahmad Wali Massoud.

"Tetapi mereka seharusnya tidak memaksakannya di kota-kota seperti Kabul. Atau jika Kabul memiliki sesuatu seperti pemilihan demokrasi, hak asasi manusia, hak-hak perempuan, kebebasan media, maka mereka juga tidak boleh memaksakannya pada Taliban."

Baca juga: Airbnb Beri Tempat Tinggal Sementara untuk Pengungsi Afghanistan di Seluruh Dunia Gratis

Ahmad Wali Massoud menguraikan akan seperti apa sistem itu berlaku di Afghanistan, negara yang beragam yang menampung puluhan kelompok etnis, empat teratas di antaranya adalah Pashtun, Tajik, Hazara, dan Uzbek.