Raja Malaysia Kecewa Berat, Desak PM Muhyiddin Segera Mundur

PUTRAJAYA, KOMPAS.com - Raja Malaysia menyatakan kekecewaannya terhadap pemerintahan Muhyiddin Yassin, dan mendesak Perdana Menteri Malaysia itu segera mundur.

Teguran terbuka yang jarang terjadi ini disampaikan Raja Abdullah Sultan Ahmad Shah pada Kamis (29/7/2021).

Muhyiddin Yassin memimpin koalisi yang merebut kekuasaan tahun lalu tanpa pemilu, tetapi kabinetnya berada di ambang kehancuran setelah sekutu menarik dukungan.

Baca juga: Cabut Aturan Pencegahan Covid-19, Pemerintah Malaysia Dipertanyakan

Parlemen kemudian bersidang lagi minggu ini setelah penundaan berbulan-bulan di bawah keadaan darurat virus corona, yang menurut para kritikus adalah upaya Muhyiddin mempertahankan kekuasaan.

Pada Senin (26/7/2021), Menteri Hukum Malaysia mengumumkan keadaan darurat akan berakhir pada 1 Agustus dan beberapa peraturan yang berlaku di bawahnya dibatalkan.

Akan tetapi, anggota parlemen saingannya marah, mengeklaim Muhyiddin hanya berusaha menghindari perdebatan.

Tidak diketahui juga apakah raja setuju mencabut undang-undang darurat seperti yang disyaratkan di bawah konstitusi.

Kemudian, pada Kamis, Istana kerajaan mengonfirmasi bahwa raja tidak memberikan persetujuannya dan mengatakan bahwa dia menyatakan kekecewaan besar.

Pengumuman tentang pembatalan aturan itu tidak akurat dan membingungkan anggota parlemen, kata pernyataan dari istana yang dikutip AFP.

Baca juga: Polisi Malaysia Gilas 1.069 Mesin Penambang Bitcoin dengan Steamroller

"Tidak hanya gagal menghormati prinsip-prinsip kedaulatan hukum... tetapi juga merusak fungsi dan kekuasaan Yang Mulia sebagai kepala negara," katanya.

Tidak biasa bagi raja Malaysia, yang secara luas dihormati di negara berpenduduk mayoritas Muslim itu, berbicara begitu keras menentang pemerintah.

Setelah pernyataan kerajaan dirilis, legislatif dihebohkan dengan seruan pengkhianatan dan pengunduran diri dari bangku oposisi.

Pemimpin oposisi Anwar Ibrahim mendesak Muhyiddin mundur karena pemerintahannya melanggar konstitusi, menghina institusi monarki konstitusional, dan membingungkan parlemen.

Belum ada reaksi langsung dari perdana menteri, dan belum diketahui apakah teguran itu akan berdampak.

Peraturan yang diberlakukan di bawah keadaan darurat memberi pemerintah kekuatan ekstra untuk menghukum pelanggar aturan virus corona, serta beberapa cara lain untuk memerangi pandemi.

Bahkan, ketika keadaan darurat berakhir, Malaysia akan tetap berada di bawah lockdown ketat karena menghadapi wabah Covid-19 yang memburuk.

Baca juga: Makin Terjepit, PM Malaysia Didesak Mundur oleh Sekutu dan Raja