Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

AS Bombardir Pejabat Kuba dengan Sanksi, Biden: Ini Baru Permulaan

Kompas.com - 23/07/2021, 12:18 WIB
Ardi Priyatno Utomo

Penulis

Sumber BBC

WASHINGTON DC, KOMPAS.com - Pemerintah AS membombardir pejabat Kuba dengan sanksi buntut penindakan brutal terhadap demonstran pada awal Juli.

Manuver pemerintahan Presiden Joe Biden ini terjadi di tengah desakan warga Amerika-Kuba dan politisi untuk mengakhiri rezim komunis di sana.

Washington dilaporkan juga mengupayakan agar layanan internet di negara kawasan Karibia itu tidak diputus pemerintah.

Baca juga: Dituding Jadi “Negara Gagal”, Presiden Kuba Serang Balik AS

Pada 11 Juli, terjadi aksi protes yang disebut terbesar dalam beberapa tahun terakhir. Ratusan orang ditangkap dan satu demonstran tewas.

Pemerintahan Presiden Miguel Diaz-Canel menyalahkan Washington dan sanksi ekonomi sebagai penyebab rakyatnya berdemonstrasi.

Demonstran menyatakan, mereka marah lantaran selain pangan dan obat-obatan menipis, harganya meroket, ditambah ketidakbecusan pemerintah menangani Covid-19.

Sanksi yang diumumkan AS menyasar Menteri Pertahanan Jenderal Alvaro Lopez Miera dan pasukan khusus kementerian dalam negeri.

Dilansir BBC Kamis (22/7/2021), seluruh aset pejabat yang disanksi AS akan dibekukan, dan mereka dilarang bertransaksi dengan warga Benua Amerika lainnya.

"Ini baru permulaan. AS akan terus menghukum individu yang bertanggung jawab atas penindasan rakyat Kuba," tegas Biden.

Baca juga: Demo Kuba, YouTuber Ditangkap Polisi Saat Siaran Langsung di TV

Sumber internal pemerintah AS mengungkapkan, Biden berencana menambahkan staf di kedutaan besar mereka di Havana untuk mendukung rakyat Kuba.

Gedung Putih juga mendiskusikan rakyat Kuba yang tinggal di luar negeri bisa mengirim uang kepada keluarga mereka tanpa harus melalui bank milik pemerintah.

Biden sendiri mempriotitaskan negara yang pernah dipimpin Fidel Castro tersebut dalam pemilihan presiden 2020.

Dalam debat pilpres, Biden berseloroh dia akan meninjau lagi kebijakan yang dikeluarkan pendahulunya, Donald Trump.

Baca juga: Satu Orang Tewas, Lebih dari 100 Orang Hilang dalam Demonstrasi Anti-pemerintah Kuba

Adapun pada 2015, Presiden Barack Obama sempat memulihkan hubungan diplomtik dengan pemerintahan Raul Castro, adik Fidel.

Jurnalis BBC Anthony Zurcher menerangkan, Kuba merupakan isu sensitif yang bisa mengganggu pemerintahan Joe Biden.

Di sisi lain, kelompok kiri ingin agar presiden berusia 78 tahun tersebut menggunakan pendekatan era Obama.

"Tapi, kalangan garis keras Kuba menudingnya terlalu lembek, terutama mereka yang memilihnya di wilayah penting Florida," papar Zurcher.

Baca juga: Pedemo Miami Blokade Jalan, Dukung Demonstrasi di Kuba

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Sumber BBC
Video rekomendasi
Video lainnya

Terkini Lainnya

Dampak Penembakan Konser Moskwa, Etnis Tajik Alami Rasialisme di Rusia

Dampak Penembakan Konser Moskwa, Etnis Tajik Alami Rasialisme di Rusia

Global
Putin Tak Berencana Kunjungi Keluarga Korban Penembakan Konser Moskwa

Putin Tak Berencana Kunjungi Keluarga Korban Penembakan Konser Moskwa

Global
WHO Soroti Peningkatan Cyberbullying, Pengaruhi 1 dari 6 Anak Sekolah

WHO Soroti Peningkatan Cyberbullying, Pengaruhi 1 dari 6 Anak Sekolah

Global
TikTok Larang Influencer Australia Promosikan Produk Kantong Nikotin

TikTok Larang Influencer Australia Promosikan Produk Kantong Nikotin

Global
Otoritas Palestina Umumkan Kabinet Baru, Respons Seruan Reformasi

Otoritas Palestina Umumkan Kabinet Baru, Respons Seruan Reformasi

Global
Kisah Kota Emas Gordion di Turkiye dan Legenda Raja Midas

Kisah Kota Emas Gordion di Turkiye dan Legenda Raja Midas

Global
Penembakan Massal Konser Moskwa, Apakah Band Picnic Sengaja Jadi Sasaran?

Penembakan Massal Konser Moskwa, Apakah Band Picnic Sengaja Jadi Sasaran?

Global
AS Abstain dalam Resolusi DK PBB soal Gaza, Hubungan dengan Israel Retak?

AS Abstain dalam Resolusi DK PBB soal Gaza, Hubungan dengan Israel Retak?

Global
Pesan Paskah Raja Charles III Setelah Didiagnosis Kanker

Pesan Paskah Raja Charles III Setelah Didiagnosis Kanker

Global
Interpol Ungkap Fakta Jaringan Global Perdagangan Manusia di Asia Tenggara

Interpol Ungkap Fakta Jaringan Global Perdagangan Manusia di Asia Tenggara

Global
Ukraina Jatuhkan 26 Drone Rusia dalam Semalam

Ukraina Jatuhkan 26 Drone Rusia dalam Semalam

Global
Jembatan Baltimore Runtuh, Apa Penyebab Pastinya dan Siapa Bertanggung Jawab?

Jembatan Baltimore Runtuh, Apa Penyebab Pastinya dan Siapa Bertanggung Jawab?

Global
Kisah Padmarajan, Orang India yang Kalah 238 Kali di Pemilu, Pantang Menyerah dan Akan Maju Lagi

Kisah Padmarajan, Orang India yang Kalah 238 Kali di Pemilu, Pantang Menyerah dan Akan Maju Lagi

Global
Apakah Resolusi PBB tentang Gencatan Senjata di Gaza Mengikat Israel?

Apakah Resolusi PBB tentang Gencatan Senjata di Gaza Mengikat Israel?

Internasional
Indonesia-Singapore Business Forum 2024 Bahas Arah Kebijakan Ekonomi RI Usai Pemilu

Indonesia-Singapore Business Forum 2024 Bahas Arah Kebijakan Ekonomi RI Usai Pemilu

Global
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Komentar
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com