Korea Utara Tolak Vaksin Covid-19 dari AstraZeneca, Ini Alasannya

PYONGYANG, KOMPAS.com - Pemerintah Korea Utara disebut menolak menerima vaksin Covid-19 yang diproduksi oleh AstraZeneca.

Menurut lembaga think tank Korea Selatan, negara yang menganut ideologi Juche itu takut dengan efek sampingnya.

Skema pembagian vaksin global, Covax, awalnya mengalokasikan sekitar dua juta dosis vaksin ke Pyongyang.

Baca juga: Rusia Tawarkan Vaksin Covid-19 ke Korea Utara

Pengiriman direncanakan pada Mei. Namun, terpaksa ditunda karena proses konsultasi yang berlarut-larut.

Sampai detik ini, Korea Utara belum melaporkan adanya infeksi Covid-19. Klaim yang diragukan oleh pakar seluruh dunia.

Sejak wabah menyerang pada Januari, pemerintahan Kim Jong Un menutup perbatasan dan melarang adanya bepergian.

Institut Strategi Keamanan Nasional (INSS) menyatakan, Pyongyang kini berusaha mencari pengganti AstraZeneca.

Lembaga yang berafiliasi dengan intelijen Korea Selatan itu berujar, Korea Utara tidak ingin mendapatkan vaksin Covid-19 yang diproduksi China.

Dilansir Reuters via Asia One Jumat (9/7/2021), Pyongyang beralasan mereka takut vaksin tersebut kurang efektif.

Baca juga: Reshuffle Pejabat, Korea Utara Fokus Beri Makan Rakyatnya daripada Urus Nuklir

Karena itu, mereka kini tengah membidik vaksin yang diproduksi Rusia, dan berharap mendapatkannya secara gratis.

"Mereka condong ke arah vaksin Rusia. Hanya saja sekarang belum ada permintaan yang dilayangkan," kata salah satu peneliti INSS, Lee Sang-keun.

Lee menerangkan, pemerintahan Kim tidak memakai vaksin AstraZeneca karena mereka khawatir dengan kabar adanya penggumpalan darah pada pemakai.

Baca juga: 8 Juli 1994: Meninggalnya Kim Il Sung, Presiden Pertama Korea Utara

Pada Rabu (7/7/2021), Menteri Luar Negeri Rusia Sergey Lavrov mengaku dia sudah menawarkan vaksin ke Korea Utara beberapa kali.

INSS melanjutkan, Pyongyang mengizinkan diplomatnya di luar negeri untuk divaksinasi sejak akhir Maret.

Namun, sampai saat ini bwlum ada laporan mereka mengamankan vaksin untuk keperluan dalam negeri.