Ditolak Palestina, Vaksin Pfizer Hampir Kedaluwarsa Israel Akan Ditawarkan ke Negara Lain

TEL AVIV, KOMPAS.com - Pemerintah Israel disebut akan menawarkan hampir satu juta dosis vaksin Pfizer yang hampir kedaluwarsa ke negara lain, setelah ditolak Palestina.

"Kami punya kontak dengan negara lain. Saya harap bakal membuahkan hasil," kata Menteri Kesehatan Nitzan Horowitz kepada Channel 13 News.

Kementerian kesehatan tidak menyebut negara mana yang jadi tujuan, dengan alasan negosiasi yang tengah digalang bisa rusak.

Baca juga: Israel Akan Kirim 1 Juta Vaksin Corona Hampir Kedaluwarsa ke Palestina

Negara yang sudah memvaksin penuh lebih dari separuh warganya disebut sudah mendapatkan 1,4 juta dosis vaksin dari Pfizer.

Tel Aviv berencana menggunakan 600.000 dosis di antaranya untuk memvaksin anak usia 12 sampai 15 tahun.

Karena itu, mereka masih mempunyai kelebihan 800.000 dosis yang disebut bakal kedaluwarsa pada akhir Juli.

Negara Yahudi itu tentu tidak ingin membuang ratusan ribu vaksin yang nilainya mencapai jutaan dollar AS.

Jadi, mereka menawarkannya ke pihak lain dengan harapan sebagai imbalan, mendapat dosis vaksin yang baru berjumlah sama.

Pada pertengahan Juni, Tel Aviv sempat menawarkannya ke Palestina. Beberapa dosisnya sempat mencapai Tepi Barat.

Baca juga: Palestina Batalkan Terima 1 Juta Dosis Vaksin Hampir Kedaluwarsa dari Israel

Namun, Ramallah kemudian menolak dan mengembalikannya, karena diketahui tanggal kedaluwarsa terlalu mepet.

Dilansir RT Minggu (4/7/2021), Israel dan Inggris sempat membahas mengenai pertukaran vaksin Covid-19.

Keduanya disebut sempat mencapai kata sepakat, sebelum negosiasi tersebut gugur karena masalah teknis.

Baca juga: Israel: Palestina Tahu Vaksinnya Hampir Kedaluwarsa dan Mau Menerima

Masalah ini pun sampai didiskusikan Perdana Menteri Naftali Bennett dengan CEO Pfizer, Albert Bourla.

Dalam pembicaraan itu, keduanya membahas mengenai kemungkinan menukar vaksin hampir kedaluwarsa itu ke negara lain.

"Keduanya mempertahankan kontak telepon dan bekerja untuk mengatasi masalah ini," tegas kantor PM Israel.