Kasus Covid-19 Melonjak, Junta Myanmar Pesan Vaksin dari Rusia dan China

NAYPYIDAW, KOMPAS.com – Pemimpin junta militer Myanmar Min Aung Hlaing menyebut, pihaknya sedang bernegosiasi untuk membeli jutaan dosis vaksin Sputnik V dari Rusia.

Min Aung Hlaing mengatakan hal tersebut dalam sebuah wawancara dengan kantor berita Rusia RIA.

Dalam wawancara itu, Min Aung Hlaing mengatakan bahawa awalnya Myanmar ingin membeli dua juta dosis vaksin virus corona buatan Sputnik V.

Baca juga: Myanmar Bakar Narkoba Senilai Rp 10 Triliun

Namun kini, pihaknya menginginkan tujuh juta dosis vaksin Sputnik V sebagaimana dilansir Reuters, Rabu (30/6/2021).

"Kami telah melakukan negosiasi untuk membeli lebih banyak (vaksin) dari Rusia," kata Min Aung Hlaing dalam wawancara tersebut.

Namun demikian, dia tidak memerinci jenis vaksin apa yang dimaksud apakah itu vaksin Sputnik V atau vaksin Sputnik Ligh satu suntikan.

Sang pemimpin junta militer Myanmar itu menyebut, awalnya Myanmar mengandalkan India untuk memasok sebagian besar vaksin Covid-19.

Baca juga: Kudeta Myanmar Membuat Lebih dari 200.000 Orang Jadi Pengungsi

Namun, Min Aung Hlaing menyebutkan, “Negeri Anak Benua” kini tidak bisa memberikan lebih banyak vaksin Covid-19.

Pasalnya, saat ini India tengah berjuang menangani wabah virus corona di negaranya sendiri.

"China juga telah mengirimkan beberapa vaksin dan kami juga telah menggunakannya. Kami juga akan melanjutkan negosiasi dengan China," tutur Ming Aung Hlaing.

Menurut data Kementerian Kesehatan Myanmar, negara tersebut telah mencatat 155.697 kasus Covid-19 dan 3.320 kematian akibat virus corona.

Baca juga: Pemimpin Militer Myanmar Bidik Beberapa Negara yang “Ganggu” Urusan dalam Negerinya

Namun bulan ini, Myanmar telah melaporkan lonjakan kasus Covid-19, sehingga muncul kekhawatiran akan adanya gelombang baru virus corona yang lebih besar.

Banyak dari kasus infeksi Covid-19 baru tersebut dilaporkan dari dekat perbatasan dengan India.

Beberapa ahli kesehatan mengatakan, jumlah kasus Covid-19 yang sebenarnya kemungkinan jauh lebih tinggi mengingat terhambatnya pengujian sejak kudeta militer pada 1 Februari.

Tenaga kesehatan bergabung dengan gerakan pembangkangan sipil untuk memprotes penggulingan penguasa de facto Aung San Suu Kyi.

Baca juga: Rusia Nyatakan Perkuat Hubungan Militer dengan Myanmar