Krisis Pangan Korea Utara Menjalar ke Bahan Non-pokok, Harga Kopi Rp 1 Jutaan Sebungkus

HONG KONG, KOMPAS.com - Pemimpin Korea Utara Kim Jong Un memiliki masalah yang lebih besar daripada Amerika Serikat saat ini.

Dia perlu memberi makan rakyatnya, dan pilihannya tidak baik.

Baca juga: Korea Utara Mulai Krisis Pangan, Harga Pisang di Sana Rp 640.000

Diktator rezim komunis turun temurun itu membuka pertemuan politik penting pada Selasa (15/6/2021), dan mengakui situasi suram yang dihadapi negaranya sekarang.

Pasokan makanan Korea Utara tipis dan "terjadi krisis," kata Kim, menurut kantor berita negara itu, KCNA.

Sektor pertanian masih belum pulih dari kerusakan akibat badai yang terjadi tahun lalu.

Mengganti pasokan pangan dalam negeri dengan impor kemungkinan akan sulit, karena sebagian besar perbatasan tetap ditutup akibat pembatasan Covid-19.

Di ibukota Pyongyang, harga beberapa barang pokok dilaporkan meroket.

Para ahli mengatakan harga beras dan bahan bakar relatif stabil, tetapi harga bahan pokok impor seperti gula, minyak kedelai, dan tepung terigu telah naik.

Biaya yang terkait dengan beberapa bahan pokok yang diproduksi secara lokal juga melonjak dalam beberapa bulan terakhir.

Harga kentang naik tiga kali lipat di pasar Tongil yang terkenal, tempat penduduk lokal dan orang asing dapat berbelanja, kata penduduk Pyongyang melansir CNN pada Jumat (18/6/2021).

Warga juga mengungkapkan bahwa barang-barang non pokok juga terdampak.

Sebungkus kecil teh hitam dapat dijual dengan harga sekitar 70 dollar AS (Rp 1 juta). Sedangkan harga kopi sebungkus dapat dijual lebih dari 100 dollar AS (Rp 1,4 juta).

Baca juga: Momen Langka, Kim Jong Un Berikan Hadiah Ulang Tahun ke Rakyat Jelata

Kim tidak mengungkapkan skala krisis yang terjadi.

Tetapi Organisasi Pangan dan Pertanian Perserikatan Bangsa-Bangsa (FAO) baru-baru ini memperkirakan Korea Utara kekurangan sekitar 860.000 ton makanan. Jumlah itu setara dengan lebih dari dua bulan pasokan nasional.

Situasinya cukup serius pada April bagi Kim, sehingga dia mendesak warga Korea Utara untuk melakukan "pawai penderitaan" lainnya.