Penindasan Kelompok Agama Minoritas di China dan Myanmar Terparah di Dunia

BELGIA, KOMPAS.com - Pelanggaran kebebasan beragama meningkat dan penindasan terjadi di lebih dari 25 negara, di antaranya China dan Myanmar, yang dicatat memiliki kasus terparah.

Kebebasan Beragama dalam Laporan Dunia pada 2019-2020, yang dirilis pada Selasa (20/4/2021), menyebutkan bahwa di beberapa negara seperti, Niger, Turki, dan Pakistan, prasangka terhadap kelompok agama minoritas membuat mereka disudutkan.

Melansir Reuters pada Rabu (21/4/2021), penduduk setempat menyalahkan kelompok agama minoritas atas pandemi Covid-19 dan mempersulit mereka mengakses bantuan medis.

Baca juga: Facebook: Mata-mata Dunia Maya China Targetkan Ratusan Pendukung Muslim Uighur

Laporan setebal 800 halaman disiapkan oleh Bantuan untuk Gereja yang Membutuhkan (ACN), sebuah badan amal Katolik sedunia yang mempelajari pelanggaran kebebasan semua agama.

Laporan terakhir menempatkan 26 negara dalam kategori "merah" yang menunjukkan adanya praktik penganiayaan, dibandingkan dengan 21 negara dalam laporan 2 tahun lalu sebelumnya.

Sementara, 36 negara dalam kategori "oranye" yang menunjukkan diskriminasi, dibandingkan dengan 17 negara pada 2 tahun lalu.

Laporan tersebut menggambarkan diskriminasi, seperti ketika hukum atau aturan berlaku untuk kelompok tertentu dan tidak untuk semua, dan penganiayaan, seperti ketika ada program aktif untuk menundukkan orang berdasarkan agama.

Baca juga: Laporan Independen Ungkap Bukti Beijing Berniat Hancurkan Kelompok Minoritas Muslim Uighur

"Telah terjadi peningkatan yang signifikan dalam keparahan penganiayaan dan penindasan bermotif agama," kata laporan itu, yang sangat tinggi di China dan Myanmar.

"Peralatan penindasan yang dibangun oleh Partai Komunis China (PKC) dalam beberapa tahun terakhir...disetel dengan baik, menyebar, dan canggih secara teknologi," kata laporan itu.

Pelanggaran paling mengerikan terjadi terhadap Muslim Uighur di Xinjiang, "di mana kekejaman telah mencapai skala sedemikian rupa, sehingga semakin banyak ahli yang menggambarkan mereka sebagai genosida", katanya.

Pada Februari, pemerintahan Presiden AS Joe Biden mendukung tekad pada menit-menit terakhir Trump bahwa China telah melakukan tindakan genosida di Xinjiang dan mengatakan Amerika Serikat harus siap untuk memberi sanksi kepada China.

Baca juga: Militer Myanmar Bantah Pengakuan 2 Tentara tentang Rencana Pemusnahan Muslim Rohingya

China mengatakan kompleks yang didirikannya di Xinjiang menyediakan pelatihan kejuruan, untuk membantu memberantas ekstremisme dan separatisme Islam.

Kementerian luar negeri China menyebut tuduhan kerja paksa dan pelanggaran hak asasi manusia sebagai "rumor dan fitnah yang tidak berdasar".

Laporan ACN mengatakan, selain kelompok Muslim, hierarki Katolik di China "terus mengalami pelecehan dan penangkapan".

Meskipun ada kesepakatan penting yang ditandatangani pada 2018 antara Beijing dan Vatikan tentang pengangkatan uskup di pusat daratan China.