Biden Dipastikan Tidak Akan Hukum Putra Mahkota Saudi, Ini Alasannya

WASHINGTON DC, KOMPAS.com - Presiden Amerika Serikat (AS) Biden sudah memutuskan tidak akan menghukum langsung putra mahkota Arab Saudi, Mohammed bin Salman (MBS).

Sebelumnya, temuan intelijen AS secara detail menunjukkan keterlibatan secara langsung MBS. Dia dituding menyetujui pembunuhan Jamal Khashoggi, kolumnis Washington Post yang dibius dan dipotong-potong pada Oktober 2018.

Kepada New York Times, pejabat senior pemerintahan AS, mengatakan Presiden ke-46 AS memilih keputusan tersebut karena sadar tindakan itu akan menghasilkan biaya diplomatik yang terlalu tinggi.

Keputusan Biden muncul setelah perdebatan berminggu-minggu dengan tim keamanan nasionalnya yang baru dibentuk. Tim tersebut menasihatinya bahwa tidak ada cara untuk secara resmi melarang MBS memasuki AS atau mempertimbangkan tuntutan pidana terhadapnya, tanpa melanggar hubungan dengan salah satu sekutu utama AS di Arab.

Selama kampanye 2020, Biden kerap menyebut Arab Saudi sebagai “negara paria." Dia menyoroti "tidak adanya pemulihan nilai-nilai sosial" di negara kaya minyak tersebut.

Para pejabat mengatakan ada konsensus berkembang di dalam Gedung Putih, perihal “biaya” yang harus ditanggung atas hukuman pelanggaran MBS. Mereka khawatir hal itu justru akan mengganggu kerja sama kontra terorisme dengan Saudi dan dalam menghadapi Iran.

Baca juga: Para Tokoh di AS Ramai-ramai Minta MBS Dihukum atas Pembunuhan Khashoggi

Sejumlah pihak melihat keputusan itu sebagai langkah hati-hati dari Biden. Tanggung jawab untuk mengelola sekutu yang “sulit” membuatnya harus menemukan cara lain agar Arab Saudi membayar pelanggarannya tanpa secara langsung menyasar MBS.

Meski demikian, apresiasi sudah diberikan kepada Biden dari kelompok hak asasi manusia (HAM) dan anggota partainya sendiri, karena mengumumkan temuan intelijen resmi, yang isinya bocor lebih dari dua tahun lalu.

Banyak yang mengatakan itu hanya langkah pertama. Masih banyak yang harus dilakukan untuk menahan Putra mahkota supaya bertanggung jawab atas perannya dalam kasus Khashoggi.

Banyak organisasi menekan Biden untuk, setidaknya, memberlakukan sanksi perjalanan yang sama terhadap putra mahkota. Kebijakan itu seperti yang diberlakukan pemerintahan Trump pada orang lain yang terlibat dalam plot tersebut.

Pemerintah Biden mengatakan itu sebenarnya hanya masalah praktis. Pangeran Mohammed disebut bisa tidak akan diundang ke AS dalam waktu dekat.

Mereka juga menyangkal membebaskan Arab Saudi begitu saja. Dikatakan bahwa AS akan mengambil serangkaian tindakan baru pada pejabat tingkat bawah Saudi. Salah satunya dengan menghukum elite militer Saudi dan menerapkan pencegahan baru terhadap pelanggaran HAM.

Tindakan tersebut disetujui oleh Menteri Luar Negeri AS Antony J. Blinken.

Menlu baru AS memberlakukan larangan perjalanan terhadap mantan kepala intelijen Arab Saudi. Tokoh itu diduga sangat terlibat dalam operasi Khashoggi. Dia juga mengendalikan langsung Pasukan Intervensi Cepat, sebuah unit dari Pengawal Kerajaan Saudi yang melindungi Pangeran Mohammed.

Baca juga: Kenapa Keterlibatan Putra Mahkota dalam Pembunuhan Khashoggi Disebut Bisa Guncang Arab Saudi?

Larangan Khashoggi

Laporan intelijen AS yang sempat diberi label rahasia sudah dipublikasikan dan menyimpulkan Pasukan Intervensi Cepat melakukan operasi terhadap Khashoggi di Konsulat Saudi di Istanbul.