Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Malaysia Deportasi Ribuan Warga Myanmar, Tak Pedulikan Perintah Pengadilan

Kompas.com - 24/02/2021, 13:57 WIB
Danur Lambang Pristiandaru

Editor

PUTRAJAYA, KOMPAS.com - Pihak berwenang Malaysia telah mendeportasi 1.086 migran asal Myanmar dan tidak mengindahkan perintah pengadilan untuk menunda pemulangan.

Beberapa jam sebelumnya, Pengadilan Tinggi Malaysia mengabulkan izin tinggal sehari bagi sekitar 1.200 migran asal Myanmar, agar banding dari Amnesty International Malaysia dan Asylum Access Malaysia bisa didengarkan di pengadilan.

Banding itu mengatakan di antara mereka yang dideportasi itu terdapat pengungsi, pencari suaka, dan anak-anak di bawah umur.

Baca juga: Sorotan Media Asing terhadap Indonesia yang Diprotes Massa Anti-Kudeta Myanmar

Tapi Kepala Departemen Imigrasi Malaysia Khairul Dzaimee Daud dalam pernyataannya mengatakan, migran yang telah kembali ke Myanmar atas kehendak sendiri dengan tiga kapal angkatan laut.

"Semua mereka setuju untuk pulang dengan sukarela tanpa adanya pemaksaan dari siapapun," kata Khairul.

Dia menambahkan, semua migran itu adalah warga negara Myanmar dan tidak ada satu pun pengungsi Muslim Rohingya atau pencari suaka, seperti yang dikatakan oleh kelompok hak asasi manusia.

Baca juga: KBRI Yangon Didemo, Indonesia Bantah Dukung Pemilu Baru di Myanmar

Pernyataan itu tidak menyebutkan soal perintah pengadilan dan juga menjelaskan mengapa hanya 1.086 yang pulang, bukan 1.200 orang.

"Berkenaan dengan keputusan pengadilan, pemerintah harus menghormati pengadilan, dan memastikan tidak seorang pun dari 1200 orang tersebut dideportasi hari ini. Mereka menghadapi ancaman atas keselamatan mereka," kata Direktur Amnesty International Malaysia, Katrina Jorene Maliamauv.

Amnesty mengatakan, pengadilan akan mendengarkan banding mereka pada Rabu (24/2/2021) dan mendesak pemerintah Malaysia mempertimbangkan rencana pemulangan migran menyusul karena unjuk rasa di Myanmar yang masih berlangsung.

Baca juga: Malaysia Deportasi Lebih dari 1.000 Tahanan Imigrasi ke Myanmar di Tengah Risiko Konflik

Departemen Imigrasi menyatakan, mereka yang dipulangkan pernah terlibat dalam berbagai pelanggaran, termasuk tidak memiliki dokumen perjalanan, masa berlaku visa sudah habis, dan pelanggaran penggunaan visa sosial jangka pendek.

Namun menurut kelompok HAM dalam banding mereka, di antara mereka yang dipulangkan ada tiga orang yang sudah terdaftar dengan Badan PBB Urusan Pengungsi (UNHCR) dan 17 anak di bawah umur dengan salah seorang orangtua mereka masih di Malaysia.

Dalam pernyataan terpisah, UNHCR mengatakan paling sedikit ada enam orang berada dalam daftar yang akan dideportasi.

Baca juga: Malaysia Akan Tangguhkan Jadwal Deportasi 1.200 Tahanan Myanmar di Tengah Konflik Kudeta

Sebuah kelompok yang terdiri dari 27 anggota parlemen dan senator Malaysia juga sudah mengirimkan surat kepada Perdana Menteri Malaysia Muhyiddin Yassin pada Minggu (21/2/2021) mendesak agar deportasi ditunda.

Belum ada jawaban resmi dari kantor Perdana Menteri Malaysia.

Malaysia tidak mengakui adanya status pengungsi atau pencari suaka namun mengizinkan banyak orang tinggal di negeri itu atas alasan kemanusiaan.

Baca juga: AS Jatuhkan Sanksi Baru untuk 2 Pemimpin Junta Militer Myanmar

Tercatat ada 180.000 pengungsi dan pencari suaka PBB di Malaysia, termasuk sekitar 100.000 warga Rohingya dan warga dari etnik lain asal Myanmar.

Lebih dari 700 ribu warga Rohingya melarikan diri dari Myanmar sejak Agustus 2017, ketika militer melakukan operasi setelah adanya serangan dari kelompok pemberontak.

Pihak keamanan Myanmar dituduh melakukan pemerkosaan massal, pembunuhan, dan pembakaran ribuan rumah.

Baca juga: Demo Kudeta Myanmar Membesar, Ratusan Ribu Orang Tak Gentar Ditembak Militer

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya

Terkini Lainnya

Dampak Penembakan Konser Moskwa, Etnis Tajik Alami Rasialisme di Rusia

Dampak Penembakan Konser Moskwa, Etnis Tajik Alami Rasialisme di Rusia

Global
Putin Tak Berencana Kunjungi Keluarga Korban Penembakan Konser Moskwa

Putin Tak Berencana Kunjungi Keluarga Korban Penembakan Konser Moskwa

Global
WHO Soroti Peningkatan Cyberbullying, Pengaruhi 1 dari 6 Anak Sekolah

WHO Soroti Peningkatan Cyberbullying, Pengaruhi 1 dari 6 Anak Sekolah

Global
TikTok Larang Influencer Australia Promosikan Produk Kantong Nikotin

TikTok Larang Influencer Australia Promosikan Produk Kantong Nikotin

Global
Otoritas Palestina Umumkan Kabinet Baru, Respons Seruan Reformasi

Otoritas Palestina Umumkan Kabinet Baru, Respons Seruan Reformasi

Global
Kisah Kota Emas Gordion di Turkiye dan Legenda Raja Midas

Kisah Kota Emas Gordion di Turkiye dan Legenda Raja Midas

Global
Penembakan Massal Konser Moskwa, Apakah Band Picnic Sengaja Jadi Sasaran?

Penembakan Massal Konser Moskwa, Apakah Band Picnic Sengaja Jadi Sasaran?

Global
AS Abstain dalam Resolusi DK PBB soal Gaza, Hubungan dengan Israel Retak?

AS Abstain dalam Resolusi DK PBB soal Gaza, Hubungan dengan Israel Retak?

Global
Pesan Paskah Raja Charles III Setelah Didiagnosis Kanker

Pesan Paskah Raja Charles III Setelah Didiagnosis Kanker

Global
Interpol Ungkap Fakta Jaringan Global Perdagangan Manusia di Asia Tenggara

Interpol Ungkap Fakta Jaringan Global Perdagangan Manusia di Asia Tenggara

Global
Ukraina Jatuhkan 26 Drone Rusia dalam Semalam

Ukraina Jatuhkan 26 Drone Rusia dalam Semalam

Global
Jembatan Baltimore Runtuh, Apa Penyebab Pastinya dan Siapa Bertanggung Jawab?

Jembatan Baltimore Runtuh, Apa Penyebab Pastinya dan Siapa Bertanggung Jawab?

Global
Kisah Padmarajan, Orang India yang Kalah 238 Kali di Pemilu, Pantang Menyerah dan Akan Maju Lagi

Kisah Padmarajan, Orang India yang Kalah 238 Kali di Pemilu, Pantang Menyerah dan Akan Maju Lagi

Global
Apakah Resolusi PBB tentang Gencatan Senjata di Gaza Mengikat Israel?

Apakah Resolusi PBB tentang Gencatan Senjata di Gaza Mengikat Israel?

Internasional
Indonesia-Singapore Business Forum 2024 Bahas Arah Kebijakan Ekonomi RI Usai Pemilu

Indonesia-Singapore Business Forum 2024 Bahas Arah Kebijakan Ekonomi RI Usai Pemilu

Global
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Komentar
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com