Sah! Trump Kembali Bebas dari Sidang Pemakzulan Kedua

WASHINGTON DC, KOMPAS.com - Mantan Presiden Donald Trump kembali lolos dari sidang pemakzulan kedua, setelah Senat AS gagal mencapai dua pertiga dukungan.

Sebanyak 57 senator menyatakan presiden ke-45 bersalah menyulut kerusuhan di Gedung Capitol pada 6 Januari lalu.

Jumlah itu termasuk tujuh senator asal Partai Republik yang memutuskan mendukung dakwaan itu. Adapun butuh 67 suara agar pemakzulan sukses.

Baca juga: Video 2015 Trump Diputar dalam Sidang Pemakzulan, Dukung Pendukungnya yang Serang Pria Kulit Hitam

Jika saja Trump dimakzulkan di upaya kedua ini, Senat AS bakal melarangnya untuk mencalonkan diri di 2024 mendatang.

Pemimpin Minoritas Senat dari Republik Mitch McConnell termasuk yang menolak untuk memakzulkan Donald Trump.

Dia menyatakan bahwa memakzulkan mantan presiden berusia 74 tahun itu, setelah meninggalkan jabatannya, adalah tindakan inkonstitusional.

Meski begitu, McConnell menegaskan si eks presiden bertanggung jawab atas kerusuhan di Gedung Capitol. Menyebut insiden itu "kelalaian yang memalukan".

Senator dari Kentucky sejak 1985 itu menuturkan, mereka mempunyai sistem hukum sehingga Trump takkan lari ke mana pun.

"Mantan presiden tidaklah kebal dari segala tuntutan hukum yang disiapkan," tegas senator berusia 78 tahun itu.

Baca juga: Kubu Demokrat Minta Trump Dimakzulkan, Ini Ancamannya jika Tak Terjadi

Apa yang terjadi di pemungutan suara

Dalam pernyataan penutup, kubu Demokrat di DPR AS yang bertindak sebagai manajer pemakzulan memeringatkan, berbahaya jika Trump dibebaskan.

"Taruhannya tidak bisa lebih tinggi adalah karena kenyataan pahitnya, peristiwa pada 6 Januari bisa terjadi lagi," kata Joe Neguse.

Baca juga: Suara Republik Terpecah, Bersiap Bentuk Partai Baru Lawan Trump

Namun, kuasa hukum Trump Michael van der Veen menuding Demokrat begitu terobsesi menjatuhkan kliennya, dan menyebut sidang itu teater politik.

Dilansir BBC Minggu (14/2/2021), Van der Veen mengatakan sejak awal, sidang ini hanyalah sebuah pertunjukan belaka.

"Keseluruhan proses ini sejak awal adalah upaya balas dendam politik melawan Tuan Trump dari oposisi Demokrat," kecam Van der Veen.