Apa Itu Amendemen Ke-25 AS dan Bisakah untuk Pemakzulan Trump Lagi?

Kompas.com - 08/01/2021, 16:57 WIB

Aditya Jaya Iswara

Penulis

Lihat Foto

Presiden Amerika Serikat Donald Trump saat berbicara di Gedung Putih, Kamis (5/11/2020).(AP PHOTO/EVAN VUCCI)

Pendukung Presiden Amerika Serikat Donald Trump berkumpul di depan Gedung US Capitol di Washington, Amerika Serikat, Rabu (6/1/2021). Hari pengesahan kemenangan presiden terpilih Joe Biden oleh Kongres di Gedung Capitol diwarnai penyerbuan massa pendukung Donald Trump dalam upaya menggagalkan anggota parlemen dari tugas konstitusional mereka.

Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump hadir dalam kampanye Stop the Steal pada 6 Januari 2021 di Washington DC. Pendukung Trump berkumpul di ibu kota untuk memprotes ratifikasi kemenangan Joe Biden yang dilakukan Kongres AS.

Pendukung Presiden Amerika Serikat Donald Trump melakukan protes di depan Gedung US Capitol di Washington, Amerika Serikat, Rabu (6/1/2021). Hari pengesahan kemenangan presiden terpilih Joe Biden oleh Kongres di Gedung Capitol diwarnai penyerbuan massa pendukung Donald Trump dalam upaya menggagalkan anggota parlemen dari tugas konstitusional mereka.

Wakil Presiden Amerika Serikat (AS) Mike Pence ketika seekor lalat hinggap di kepalanya. Saat itu, Pence tengah membahas mengenai isu ketidakadilan rasial dalam debat dengan kandidat wakil presiden dari Partai Demokrat, Kamala Harris, di Salt Lake City, Utah, pada 7 Oktober 2020.

Sumber CNN,CNET

WASHINGTON DC, KOMPAS.com - Jelang kelengserannya 2 minggu lagi, Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump menghadapi potensi pemakzulan keduanya.

Seruan mendepak Trump juga muncul di kalangan anggota Kongres dari Partai Demokrat dan Republik untuk mengaktifkan Amendemen Ke-25.

Lantas apakah fungsi amendemen itu dan bisakah dipakai untuk pemakzulan Trump jilid kedua?

Dilansir dari CNN dan CNET, Amendemen Ke-25 dan pemakzulan adalah dua hal yang berbeda, meski keduanya sama-sama bertujuan menggulingkan presiden.

Sederhananya, pemakzulan dapat melarang Trump mencalonkan diri sebagai presiden lagi, sedangkan Amendemen Ke-25 hanya untuk mendepak suami Melania tersebut dari jabatannya sekarang.

Namun, penerapan keduanya butuh persyaratan yang sangat ketat dan panjang.

Syarat pemakzulan

ANTARA FOTO/REUTERS/LEAH MILLIS Pendukung Presiden Amerika Serikat Donald Trump berkumpul di depan Gedung US Capitol di Washington, Amerika Serikat, Rabu (6/1/2021). Hari pengesahan kemenangan presiden terpilih Joe Biden oleh Kongres di Gedung Capitol diwarnai penyerbuan massa pendukung Donald Trump dalam upaya menggagalkan anggota parlemen dari tugas konstitusional mereka.

CNET menerangkan, pemakzulan presiden diatur dalam Pasal II Konstitusi AS yang berbunyi:

"Presiden, Wakil Presiden, dan semua Pejabat sipil Amerika Serikat, akan diberhentikan dari jabatannya atas tuduhan pemakzulan, sebagai bentuk hukuman atas pengkhianatan, penyuapan, atau kejahatan dan pelanggaran lainnya."

Untuk memakzulkan, dibutuhkan total 216 suara dari DPR atau suara mayoritas ditambah satu.

Sidang kemudian digelar di Senat yang dipimpin Ketua Mahkamah Agung AS. Minimal dua pertiga dari total 100 senator harus setuju untuk pemakzulan.

AFP PHOTO/GETTY IMAGES NORTH AMERICA/TASOS KATOPODIS Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump hadir dalam kampanye Stop the Steal pada 6 Januari 2021 di Washington DC. Pendukung Trump berkumpul di ibu kota untuk memprotes ratifikasi kemenangan Joe Biden yang dilakukan Kongres AS.

Jika Senat memakzulkan Trump, itu tidak hanya mendepaknya dari Gedung Putih tapi juga melarangnya mencalonkan diri untuk periode kedua.

Trump sebelumnya sempat dimakzulkan DPR AS pada 2019, tetapi Senat yang mayoritas dipegang Partai Republik membebaskannya.

Apa bedanya dengan Amendemen Ke-25?

Kongres termasuk anggota DPR dari Partai Republik, turut meminta Wakil Presiden Mike Pence mengaktifkan Amendemen Ke-25 Konstitusi AS.

Tidak seperti pemakzulan yang ditentukan Kongres, Amendemen Ke-25 butuh persetujuan dari Pence dan mayoritas menteri kabinet untuk mengambil alih kekuasaan.

Pasal 4 dari Amendemen Ke-25 memberi kewenangan pada Wapres AS plus mayoritas menteri kabinet, guna menentukan apakah presiden layak atau tidak melanjutkan jabatan.

Halaman Berikutnya