Sudan Resmi Tanda Tangani Perjanjian Normalisasi dengan Israel

KHARTOUM, KOMPAS.com - Sudan telah menandatangani kesepakatan "Abraham Accords" untuk menormalisasi hubungan dengan Israel, Rabu (6/1/2021), lapor Aljazeera.

Kantor Perdana Menteri Sudan mengatakan, mereka menandatangani perjanjian itu dan mendapatkan akses ke lebih dari 1 miliar dollar Amerika Serikat (AS) dalam biaya tahunan.

Penandatanganan yang ditengahi oleh Amerika Serikat itu sebenarnya ditolak oleh partai politik Sudan.

Baca juga: Damai dengan Sudan, Delegasi Israel akan Segera Lakukan Kunjungan

Menteri Kehakiman Nasreeden Abdulbari bagaimanapun tetap menandatangani perjanjian itu dengan Menteri Keuangan AS Steven Mnuchin yang sedang berkunjung.

Menteri Keuangan Sudan, Hiba Ahmed, juga menandatangani sebuah nota kesepahaman di Khartoum yang dapat memberikan dana di hari yang sama kepada Sudan untuk melunasi tunggakan utangnya di Bank Dunia.

Pernyataan dari kantor pemerintah Sudan mengatakan bahwa langkah itu akan memungkinkan Sudan mendapatkan lagi akses ke lebih dari 1 miliar dollar AS dari Bank Dunia untuk kali pertama dalam 27 tahun.

Baca juga: Israel Sambut Era Baru Normalisasi dengan Sudan, Palestina Merasa Ditikam Lagi

Sementara itu, Kedutaan Besar AS di Khartoum mengatakan, perjanjian itu akan membantu Sudan lebih jauh dalam jalur transformasinya menuju stabilitas, keamanan, dan kesempatan  perekonomian.

Penandatanganan itu dilakukan lebih dari dua bulan setelah Presiden AS Donald Trump mengumumkan bahwa Sudan akan mulai menormalisasi hubungan dengan Israel.

Partai politik Sudan menolak keputusan pemerintah untuk menormalisasi hubungan dengan Israel pada saat kabar itu diumumkan.

Baca juga: Usai Dicoret dari Daftar Hitam, Sudan Diharapkan Berdamai dengan Israel

Para pejabatnya mengatakan bahwa mereka akan membentuk kelompok oposisi yang menentang perjanjian tersebut.

Dalam sebuah pernyataan, Partai Kongres Populer Sudan, bagian paling menonjol kedua dari koalisi politik Pasukan Kebebasan dan Perubahan (FFC) mengatakan pada Oktober lalu bahwa rakyat Sudan tidak diwajibkan menerima kesepakatan normalisasi.

Mantan Perdana Menteri Sudan Sadiq Al Mahdi juga mengecam pengumuman itu, menambahkan bahwa dia tidak ikut campur dari konferensi yang diselenggarakan pemerintah pada saat itu sebagai bentuk protes.

Baca juga: Sudan Transfer AS Rp 4,9 Triliun untuk Keluar dari Daftar Negara Terorisme