Thailand Gelar Pilkada di Tengah Protes Massa dan Pandemi Covid-19

BANGKOK, KOMPAS.com - Warga Thailand menggelar pemungutan suara secara nasional dalam pilkada pada Minggu (20/12/2020).

Pilkada ini menjadi ujian pertama demokrasi sejak pemilihan umum tahun lalu yang menuai tuduhan manipulasi, dan memicu protes pemuda selama berbulan-bulan.

Pemilu di 76 provinsi Thailand di luar ibu kota Bangkok adalah yang pertama sejak Perdana Menteri (PM) Thailand Prayuth Chan-o-cha, yang mempertahankan kekuasaan setelah pemungutan suara tahun lalu. PM Prayuth menggulingkan pemerintah terpilih dalam kudeta militer.

"Itu tugas saya untuk memilih," kata pekerja bank berusia 27 tahun Korkiet Akaraparn, yang memberikan suara dalam pemilihan provinsi pertamanya di Nonthaburi, pinggiran Bangkok, melansir Reuters.

"Saya berharap akan ada orang baru dari pemilu ini yang membawa perubahan."

Baca juga: Demo Thailand Minta PBB Bantu Hapus UU Pencemaran Nama Baik Kerajaan

Pejabat pemungutan suara melaporkan jumlah pemilih yang stabil meskipun terjadi lonjakan kasus virus corona harian terbesar terjadi di sebuah provinsi di luar Bangkok pada Sabtu (19/12/2020).

Pemungutan suara ditutup pada pukul 5 sore, dengan hasil yang diharapkan keluar pada malam hari.

Di antara partai-partai yang mengajukan kandidat adalah Partai Progressive Movement, yang berakar dari Future Forward Party-nya Thanathorn Juangroongruangkit yang sekarang dilarang.

Thanathorn muncul sebagai penantang paling vokal untuk Prayuth, ketika dia dan partainya dilarang berpolitik, yang memicu protes menuntut pelengseran Prayuth, konstitusi baru, dan reformasi monarki.

Prayuth menolak tudingan bahwa dia merekayasa pemilihan umum untuk mempertahankan kekuasaan.

Meskipun partai yang mendukungnya di parlemen tidak secara resmi mengajukan calon dalam pemilihan provinsi, kontestan dalam pemilihan umum di seluruh negeri memperjelas kesetiaan mereka kepada kubunya.

Baca juga: Seorang Wanita Diculik pada Siang Bolong di Thailand, Polisi Buru Pelaku

Pemilu juga menjadi ujian bagi Partai Pheu Thai, yang terkait dengan mantan perdana menteri populis Thaksin Shinawatra. Sebagai oposisi, partai itu tetap menjadi partai terbesar di parlemen Thailand.

Thaksin, yang jarang berkomentar di depan umum usai pengasingan dirinya sejak digulingkan pada 2006, mengunggah tulisan di Twitter.

Ia mendorong orang-orang mendukung Partai Pheu Thai menjelang pemilihan provinsi, di mana afiliasi keluarga-keluarga yang kuat secara tradisional memegang kendali lokal.

"Saya memilih calon yang merupakan kerabat mantan kepala suku," kata Charoen Buaperm, seorang warga berusia 60 tahun.

Pemerintah provinsi bertanggung jawab menyediakan pelayanan di tingkat lokal dan melakukan rencana pembangunan serta menjalankan anggaran mereka sendiri.

Progressive Movement berupaya untuk mengalihkan lebih banyak kekuasaan ke provinsi-provinsi dari Bangkok, yang belum mengadakan pemilihan lokal sendiri.

Baca juga: Melihat Cara Raja Thailand Urus Negara dari Jerman Ditemani Rombongan Selir