Oposisi kepada PM Thailand: Tolong Mundurlah

BANGKOK, KOMPAS.com – Partai oposisi terbesar meminta Perdana Menteri Thailand Prayuth Chan-o-cha untuk mengundurkan diri.

Hal itu mereka ungkapkan pada Senin (26/10/2020) ketika ketika parlemen membuka sesi khusus yang diinisiasi oleh Prayuth untuk membahas protes berbulan-bulan.

Demonstrasi yang dipimpin mahasiswa awalnya menuntut pengunduran diri Prayuth dan menyerukan konstitusi baru sebagaimana dilansir dari Reuters.

Namun akhir-akhir ini, tuntutan demonstran melebar terhadap monarki Thailand dan menyerukan reformasi untuk membatasi kekuasaan Raja Maha Vajiralongkorn.

Baca juga: Pengawalnya Positif Covid-19, Raja Thailand Dilarikan ke Rumah Sakit

“Perdana menteri adalah penghalang dan beban utama negara. Tolong mundurlah dan semuanya akan berakhir dengan baik,” kata Sompong Amornvivat, pemimpin partai oposisi Pheu Thai.

Prayuth menginisiasi sesi khusus tersebut setelah memberlakukan status darurat nasional pada 15 Oktober untuk menekan demonstrasi.

Namun pemberlakuan status tersebut justru membuat demonstran menjadi semakin marah dan ribuan orang kembali tumpah di Bangkok.

“Saya yakin bahwa hari ini, terlepas dari perbedaan pandangan politik kita, semua orang masih mencintai negara ini,” kata Prayuth dalam pidato pembukaannya.

Baca juga: Viral Video Raja Thailand Vajiralongkorn Ucapkan Terima Kasih kepada Pendukungnya

Tetapi para penentang dan pemimpin protes tidak yakin kalau sesi parlemen tersebut mampu menyelesaikan krisis di Thailand.

Mayoritas kursi di parlemen Thailand diduduki oleh pendukung Prayuth dan seluruh majelis tinggi dipilih olehnya.

Prayuth merebut kekuasaan pada 2014 dengan menggulingkan Perdana Menteri dari Partai Pheu Thai, Yingluck Shinawatra.

Para pengunjuk rasa menuduh Prayuth merekayasa pemilihan umum tahun lalu. Namun, Dia membantah tuduhan tersebut dan mengatakan bahwa hasil dari pemilihan umum sudah adil.

Baca juga: Aliansi Teh Susu: Demonstran Thailand Tiru Taktik Pedemo Hong Kong

Melanggar tabu yang sudah lama ada, para pengunjuk rasa juga menyerukan agar kekuasaan raja dikurangi.

Mereka mengatakan monarki Thailand telah membantu memungkinkan dominasi militer di Negeri “Gajah Putih” selama beberapa dekade terakhir.

Pihak Istana Kerajaan Thailand tetap tidak memberikan komentar sejak dimulainya protes.