Minta Berhubungan Seks sebagai Ganti Bantuan Kemanusiaan, Staf Inggris Akan Dipecat

KOMPAS.com - Kantor Luar Negeri, Persemakmuran dan Pembangunan Inggris (FCDO) baru-baru ini mengumumkan aturan kepada staf bantuan pemerintah untuk tidak melakukan hubungan seksual dengan korban bencana kemanusiaan.

Seperti diketahui sebelumnya, tahun lalu Departemen Pengembangan Internasional Inggris menyuarakan keprihatinan mereka akan peningkatan drastis eksploitasi seksual dan kekerasan yang dilakukan stafnya.

Melansir Sputnik, dalam surat yang dikirim kepada Thomson Reuters Foundation, Menteri Dalam Negeri FCDO Nigel Adams mengatakan bahwa kantor itu melarang staf bantuan pemerintah untuk melakukan penukaran uang atau pun pekerjaan dan hubungan seksual.

Menurut Adams, tindakan seperti itu tidak dapat diterima dan akan diperlakukan sebagai potensi pelanggaran berat.

Baca juga: Langgar Aturan Covid-19, Ratusan Orang yang Mengantre untuk Pesta Seks Dibubarkan

Adams juga menambahkan bahwa pihak FCDO tidak akan ragu untuk mengambil tindakan cepat jika ada anggota staf mau pun organisasinya gagal menaati aturan ketat.

Surat itu muncul setelah Komite Pembangunan Internasional Parlemen Inggris menyatakan kekhawatirannya bahwa strategi pemerintah yang baru justru menghalangi daripada melarang stafnya melakukan hubungan seksual dengan penerima bantuan.

Ketua Komite, Sarah Champion mengungkapkan pada The Telegraph seperti dikutip Sputnik, Sabtu (24/10/2020) bahwa dia mengeluhkan fakta FCDO baru melarang sekarang.

"Meskipun saya senang pemerintah sekarang setuju untuk melarang hubungan seksual dengan penerima bantuan dan menganggap sebagai pelanggaran yang dapat dipecat, itu (aturan) seharusnya sudah ada sejak awal," keluh Champion.

Baca juga: Toko Mainan Seks Tawarkan Vibrator Gratis Bagi Pemilih Wanita AS

Champion menggambarkan penerima bantuan adalah pihak yang rentan. Dia kaget ketika sebelumnya pemerintah hanya mencoba menghalangi tanpa melarang dengan aturan tegas kepada mereka yang berhubungan seksual dengan korban bencana kemanusiaan.

Larangan itu muncul setelah Departemen Pembangunan Internasional Inggris merujuk pada setidaknya 26 kasus eksploitasi dan pelecehan seksual stafnya yang dilaporkan kepada mereka pada tahun 2019.

Angka itu naik dibandingkan 5 tahun sebelumnya.

Sementara itu, Thomson Reuters Foundation dan situs berita independen nirlaba New Humanitarian memberikan hasil penyelidikan mereka kepada anggota parlemen Inggris tentang kasus tersebut.

Baca juga: Skandal Seks Guru Ini Terungkap Setelah 3 Murid Berdebat Siapa yang Menghamilinya

Dikatakan dalam laporan itu bahwa lebih dari 50 wanita telah menuduh para staf atau pekerja bantuan pemerintah menuntut hubungan seksual sebagai imbalan apa yang telah mereka beri selama tahun 2018 sampai wabah Ebola tahun 2020 di Afrika.

Para wanita itu mengklaim bahwa permintaan seperti itu banyak datang dari mereka yang bekerja untuk Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), badan migrasi PBB (IOM) serta organisasi bantuan kemanusiaan internasional Oxfam dan World Vision.